Kades Berselingkuh dengan Istri Orang: Pelanggaran Etika dan Moral?

Sumber Oleh: Advokat Suwadi, SH, MH. Serang, penasultan.co.id – Kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang kepala desa (kades) dengan ist...

Sumber Oleh: Advokat Suwadi, SH, MH.

Serang, penasultan.co.id – Kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang kepala desa (kades) dengan istri warganya menjadi sorotan publik. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan moral, serta langkah apa yang dapat diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyikapi hal ini.

Dasar Hukum dalam Undang-Undang Desa

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit mengatur tentang perselingkuhan, beberapa pasal dapat dijadikan acuan, terutama dalam hal pelanggaran etika dan administratif:

Pelanggaran Etika 
Pasal 26 ayat (1) huruf c: Kades harus memiliki integritas dan moral yang baik. 

Pasal 29 ayat (1) huruf d: Kades wajib menjaga kepercayaan masyarakat.  

Pelanggaran Administratif  

Pasal 29 ayat (2): Kades dapat diberhentikan jika melakukan tindakan yang merugikan kepentingan desa dan masyarakat.  
   - Pasal 31: Kades dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar etika dan moral.  
Pelanggaran Hukum Pidana  
   - Pasal 284 KUHP: Perselingkuhan dapat dianggap sebagai tindak pidana perbuatan cabul.  
   - Pasal 285 KUHP: Jika perselingkuhan mengakibatkan kerugian moral atau material bagi suami atau keluarga.  

Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh

Masyarakat dan pihak terkait dapat mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan kasus ini, antara lain:  

1. Melaporkan ke Pihak Berwenang  Kasus ini dapat dilaporkan ke kepolisian atau instansi berwenang lainnya untuk diproses secara hukum.  
2. Mengajukan Pengaduan ke BPD atau Pemerintah Kabupaten/Kota BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa dapat menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya.  
3. Mengadakan Musyawarah Desa Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat membahas dampak dari kasus ini dan mencari solusi bersama.  

Namun, setiap tuduhan harus didukung oleh bukti kuat agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman.

Peran dan Wewenang BPD

Sebagai lembaga desa yang memiliki peran strategis, BPD memiliki tanggung jawab dalam menjaga moral dan etika kepala desa. Wewenang BPD dalam kasus ini meliputi:  

1. Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Desa  BPD wajib memastikan bahwa kades menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku dan menjaga kepercayaan masyarakat.  
2. Musyawarah Desa BPD dapat menginisiasi musyawarah untuk menyelesaikan kasus ini dengan melibatkan masyarakat dan tokoh adat setempat.  
3. Pengusulan Pemberhentian Kades Jika terbukti melanggar, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kades kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai aturan yang berlaku.  

Kesimpulan

Tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang kades dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika, moral, bahkan hukum, tergantung pada pembuktian kasusnya. Dalam situasi ini, BPD memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas desa dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat. Langkah tegas dan profesional harus dilakukan agar kepercayaan masyarakat tidak tergerus.

(Redaksi)