Foto: ilustrasi honorer Serang , – Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang merencanakan aksi damai yang akan digelar di Pendopo K...
 |
| Foto: ilustrasi honorer |
Serang, – Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang merencanakan aksi damai yang akan digelar di Pendopo Kabupaten Serang pada Selasa, 14 Januari 2025. Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan surat tembusan bernomor 001/01.Sek/FPH/2025 yang telah disampaikan kepada Polda Banten, aksi damai akan dilaksanakan pukul 13.00 hingga 18.00 WIB dengan perkiraan jumlah massa mencapai 1.000 orang. Surat tersebut juga telah diteruskan ke Polres Serang.
Korlap aksi, Rivai, memastikan rencana aksi tersebut akan berlangsung sesuai jadwal.
“Iya benar, kalau tidak ada halangan pasti jadi. Perizinan sudah lengkap, tinggal pelaksanaan saja. Besok kami akan kumpul dulu di BKAD,” ujarnya dikutip dari walan.id pada Minggu (12/1/2025).
Menurut Rivai, nasib tenaga honorer di berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, masih belum jelas akibat kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.
“Di daerah, formasi PPPK jarang dibuka. Kami berharap aksi ini mendorong pemerintah daerah membuka formasi sebanyak-banyaknya agar seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK,” tandasnya.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Serang, Saeful Sani, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi damai tersebut.
“Untuk surat aksi, sudah ada tembusan ke kami,” ucapnya singkat.
Adapun tuntutan utama yang akan disuarakan FPH dalam aksi damai ini meliputi:
- Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai penuh waktu.
- Jika tidak memungkinkan, meminta honorer kategori R2 dan R3 diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
- Penganggaran gaji tenaga honorer paruh waktu sesuai Standar Satuan Harga (SSH) maksimal.
- Kepastian waktu realisasi pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan honorer yang selama ini menggantung.
(Red/*)
COMMENTS