Serang — Setelah viralnya pemberitaan mengenai pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan proyek rabat beton di Desa Suka Mampir yang diduga tidak memiliki PIP dan tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan Kepala Desa Suka Mampir diduga merendahkan profesi wartawan.
Menanggapi hal tersebut Eko, yang merupakan bagian dari Inspektur pembantu (Irban) 5 di Inspektorat, angkat bicara mengenai kontroversi ini. Menurutnya, siapapun berhak untuk mengawasi, baik masyarakat, rekan-rekan media, maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
“Saya mengucapkan terima kasih atas informasi ini. Temuan ini akan saya laporkan terlebih dahulu, apakah ini menjadi disposisi Irban 3 atau tetap di Irban 5. Jika ini adalah bagian saya, maka akan saya tangani. Jika masih perlu pembinaan, maka akan dibina, tetapi jika tidak, ya, akan diambil tindakan tegas,” ujar Eko pada Kamis (12/09/2024).
Eko menambahkan, masyarakat, media, dan LSM juga diperbolehkan untuk mengontrol penggunaan dana desa. “Itu sangat membantu Inspektorat, karena SDM (Sumber Daya Manusia) kami terbatas,” jelasnya. Menurut Eko, kepala desa harus bersikap transparan dan tidak boleh menyembunyikan informasi. Di depan kantor desa seharusnya terpampang bendera anggaran APBDes.
“Kami juga sering mengatakan kepada semua kepala desa untuk transparan dan jika ada permasalahan dengan rekan-rekan media atau LSM, selesaikan secara persuasif dan kekeluargaan agar tidak melebar ke mana-mana. Tapi kadang-kadang susah untuk diingatkan,” tambahnya.
Eko menegaskan, pembangunan atau anggaran yang sedang berjalan tahun ini akan diperiksa pada tahun depan, bukan sekarang. “Jika ada temuan, saya sarankan untuk membuat surat pengaduan. Nanti saya berikan formulirnya,” jelasnya.
Sementara itu, Endang, yang menjabat sebagai pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, bidang pembangunan, belum bisa dikonfirmasi karena sedang berada di luar kota.
(Tisna)
