Banten – Aliansi PAMUNGKAS Banten, yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Perkumpulan Media, dan para aktivis, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Mereka menyoroti dugaan adanya aset kendaraan milik negara yang tidak diketahui keberadaannya dan mengalami kerusakan berat.
Dalam orasinya, Babay Muhedi, aktivis yang bertindak sebagai Koordinator Aksi Aliansi PAMUNGKAS Banten, menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan aset negara. “Kami sangat menyayangkan adanya aset Barang Milik Negara Daerah (BMND) yang tidak diketahui keberadaannya. Mengapa kendaraan operasional dinas tidak dirawat dengan baik? Padahal, BMN/D yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah seharusnya dikelola dengan tertib dan akuntabel,” ujarnya.
Babay juga mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan tersebut menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat Banten. “Seharusnya perangkat Daerah Provinsi Banten merawat kendaraan tersebut dengan baik agar awet dan tidak rusak berat,” tambahnya.
Rasidi, Ketua DPK KARABEN RI Kota Serang, turut berkomentar mengenai pengelolaan aset oleh perangkat daerah. “Kami sebagai masyarakat Banten merasa sangat dirugikan dengan adanya aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya. Seharusnya perangkat daerah merawatnya dengan baik, bukan hanya menggunakannya seenaknya. Itu hasil pajak rakyat Banten. Jawaban dari kepala BPKAD Banten hanya pembelaan untuk para pengelola aset,” ungkapnya.
Setelah audiensi di Kantor BPKAD, massa aksi merasa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh kepala dinas. “Jawaban tersebut hanyalah pembelaan yang sudah ada dalam tahapan yang diketahui perihal aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya,” tambah Babay.
Sebagai tindak lanjut, Aliansi PAMUNGKAS Banten berencana melakukan aksi unjuk rasa jilid III secara besar-besaran pada hari Kamis, 8 Agustus 2024 mendatang. “Kami akan terus memperjuangkan hak kami sebagai pembayar pajak yang merasa dizalimi oleh para pemegang amanah,” tutup Babay.
***
