SERANG – Suasana panas mewarnai aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Serang Utara (AL-SERUT) di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang dan Pendopo Bupati Serang, Kamis (31/07/2025). Massa yang tergabung dalam AL-SERUT Provinsi Banten menyuarakan sejumlah persoalan krusial di dunia pendidikan dan sektor lainnya, yang diduga kuat mencederai kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat.
Dipimpin oleh Aminudin, Koordinator AL-SERUT sekaligus Ketua LSM KPK-Nusantara perwakilan Banten, massa aksi menuntut adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Serang terkait berbagai dugaan praktik kotor, seperti:
- Pungutan liar oleh oknum komite/paguyuban sekolah
- Jual beli buku LKS dan seragam
- Dugaan markup pengadaan mebelair tahun 2023–2024
- Manipulasi data peserta PKBM
- Kurangnya pengawasan proyek konstruksi gedung SMP
Aminudin: “Beban Orang Tua Siswa Terlalu Fantastis”
Dalam orasinya, Aminudin menyoroti beban ekonomi yang kian menghimpit orang tua murid akibat pungutan dan pembelian perlengkapan sekolah yang tidak wajar. Ia menegaskan bahwa dugaan praktik pungli telah lama menjadi sorotan publik, namun ironisnya, tidak pernah ditindak serius oleh Dindikbud Kabupaten Serang.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan bisa runtuh. Kami sudah sampaikan dalam audiensi bersama Asda, Kesbangpol, dan Kepala Dinas, tapi tak ada sikap tegas. Ini preseden buruk,” tegas Aminudin.
Djunaedi: “Bupati dan Wakil Bupati Tak Hadir, Kami Kecewa”
Sikap ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Serang dalam audiensi juga menjadi sorotan. Djunaedi, selaku Korlap AL-SERUT, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap proses dialog yang dianggap tidak menjawab substansi tuntutan rakyat.
“Audiensi hari ini tidak menjawab keresahan kami. Bupati dan wakil bupati absen, seolah tidak peduli dengan kegelisahan warganya. Jika dalam 7 hari tidak ada tindakan konkret, kami pastikan akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” ujar Djunaedi.
Tambang Ilegal hingga Industri Tak Berpihak pada Warga Lokal
Tak hanya sektor pendidikan, AL-SERUT juga mengungkap persoalan lain yang tak kalah serius, seperti:
- Tambang Galian C (pasir) diduga ilegal
- Pengadaan mebelair diduga bermasalah
- Pabrik-pabrik yang tidak merekrut warga lokal dan memungut biaya pada pelamar kerja
“Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi ketidakadilan struktural. Banyak industri tidak memberi ruang kerja bagi masyarakat lokal tanpa ‘uang pelicin’. Ini jelas pelanggaran,” lanjut Djunaedi.
Aksi Akan Dilanjutkan Minggu Depan
Menyikapi hasil audiensi yang dianggap nihil, AL-SERUT menegaskan akan melanjutkan aksi unjuk rasa pekan depan. Mereka memberikan ultimatum 7 hari kepada Pemkab Serang untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan, atau bersiap menghadapi gelombang massa yang lebih besar.
