Serang, – Dunia pendidikan di Banten kembali dirundung polemik setelah dugaan praktik korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten mencuat ke permukaan. Dalam aksi yang berlangsung hari ini, Rabu, 15 Januari 2025 Koalisi Barisan Depan Anti Koruptor Bersatu (Badak Bersatu) menggelar protes, menuntut reformasi total di tubuh Disdikbud Banten.
Koordinator Lapangan Badak Bersatu, Adi Muhdi, tanpa ragu mengecam keras berbagai praktik kotor yang dituduhkan, termasuk jual beli jabatan kepala sekolah, pemotongan liar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga proyek pembangunan yang tidak transparan.
“Jika kepala Disdikbud Banten tidak mampu bersih dari korupsi, kami desak untuk mundur. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ladang bisnis bagi oknum serakah!” seru Adi Muhdi dalam orasi penuh semangat.
Korupsi Merajalela, Pendidikan Terkapar
Badak Bersatu membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang mengejutkan, seperti manipulasi proyek pembangunan kantin di SMKN 8 Kota Serang dan pemotongan dana BOS di SMAN 5 Kota Serang. Mereka mendesak Pj Gubernur Banten untuk turun tangan langsung, menindak tegas para pelaku, dan memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan yang dianggap bobrok.
Namun, kasus ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Isu moral turut mencuat setelah Arif Rahman Hakim, seorang wali murid dari siswa MR di SMA 5 Kota Serang, berbicara tentang ketidakadilan yang dialami anaknya. Anaknya dikeluarkan dari sekolah setelah menjadi korban perundungan oleh guru.
“Anak saya dibully oleh guru, ditekan secara emosional, dan dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Ini bukan wajah pendidikan yang seharusnya. Guru harusnya melindungi, bukan menghancurkan mental siswa,” ungkap Arif dengan nada emosional.
Ancaman Langkah Hukum
Badak Bersatu berjanji untuk membawa bukti-bukti dugaan korupsi ini ke ranah hukum jika tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal transparansi dan integritas di dunia pendidikan.
“Kami akan terus mengawal sampai pendidikan di Banten benar-benar bersih dan transparan,” tegas Adi Muhdi.
Hingga berita ini terbit, pihak Disdikbud Banten dan SMA 5 Kota Serang belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan tudingan tersebut. Ketika publik menanti langkah konkret, kredibilitas Disdikbud Banten kini menjadi sorotan tajam. Apakah reformasi benar-benar akan terjadi, atau ini akan menjadi lembaran kelam lainnya dalam sejarah pendidikan di Banten? Publik masih menunggu jawaban.
(Red/*)
