Serang – Aroma dugaan penyalahgunaan bantuan pemerintah kembali menyeruak dari Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Bantuan motor roda tiga yang semestinya digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, justru dikabarkan disulap menjadi ladang cuan oleh sang kepala desa.
Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Banten dan disalurkan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, berinisial FH. Motor roda tiga itu awalnya dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas warga seperti mengangkut pupuk, pakan ternak, hingga hasil kebun. Namun kini, motor bantuan tersebut justru raib dari lingkungan desa dan diduga disewakan ke warga luar Desa Tambiluk dengan tarif Rp50 ribu per hari.
Keluhan Warga: “Buat Kami Susah, Buat Dia Untung”
Tim investigasi penasultan.co.id menyambangi warga setempat. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dan merasa dirugikan atas hilangnya akses terhadap motor bantuan itu.
“Di sini kami butuh buat ngangkut pupuk urea, ngambil rumput buat ternak, tapi sudah nggak bisa dipakai. Motor disewakan sama pak kades,” keluh warga, Selasa (8/4/2025).
Warga lain juga mengungkap hal serupa. “Waktu saya mau pinjam buat ambil rumput, katanya harus sewa. Lah ini bantuan buat warga, kok malah disewain? Ini buat siapa sebenarnya? Buat warga atau buat kantong pribadi?” tanyanya kesal.
Ia juga menyoroti sikap kepala desa yang dinilai tak peduli dengan warga. “Musim rambutan dan duku, motor itu dipakai dagang keluar. Pembangunan jalan gang aja mandek. Dari puasa sampai lebaran nggak pernah kelihatan di masjid padahal rumah deket,” tambahnya.
Bedi: “Ngasih 50 Ribu Buat Rokok, Bukan Sewa”
Menanggapi isu tersebut, Bedi, warga yang diduga menyewa motor roda tiga, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim hanya memberikan uang rokok kepada kades.
“Waktu musim rambutan saya dagang, ya ngasih 50 ribu ke pak kades buat rokok. Saya juga masih warga Tambiluk, cuma tinggal di desa sebelah. Lagian kalau ada warga nyuruh ngangkut pupuk, saya juga dikasih upah,” jelas Bedi.
Menurutnya, hubungan dia dengan kades bukan sebatas warga biasa. “Saya masih saudara, dulu juga tim suksesnya,” ungkapnya jujur.
Kades Tambiluk Berdalih?
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Tambiluk, A. Kosim, membantah tudingan menyewakan motor bantuan. Ia berdalih, uang Rp50 ribu itu bukan sewa melainkan pelunasan utang bensin.
“Itu bukan sewa, Bedi dulu utang bensin ke saya. Kalau masyarakat mau pinjam, tinggal ngomong aja. Urus sendiri aja kalau ganti oli atau beli bensin,” katanya santai.
Kosim juga menuding balik warga yang menyebarkan isu ini. “Kalau warga ngomong, bilangin aja ke si akang itu. Semua orang juga kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada,” ujarnya. Ia bahkan mengundang wartawan dan warga yang mempertanyakan hal ini untuk “ngopi” di kantor desa hari Senin nanti.
Dugaan ini menambah daftar panjang kisah “nakalnya” pengelolaan bantuan pemerintah di level desa. Di tengah kondisi ekonomi yang makin berat, ulah seperti ini justru menambah beban rakyat kecil yang mestinya jadi prioritas utama. Jika benar terbukti, apakah pantas bantuan untuk warga malah jadi ‘sapi perah’ sang kades?
