Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Penanganan Isu Strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona, Jakarta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang membahas penyelesaian konflik dan isu strategis terkait ranah kerja kementerian.
“Kami mendapatkan tiga tugas prioritas dari Presiden, yaitu penyelesaian konflik tanah pemerintah pusat maupun daerah, sengketa tanah yang melibatkan BUMN, serta konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” ungkap Nusron Wahid.
Sebagai langkah awal, Menteri Nusron telah mengadakan konsolidasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Mabes TNI. “Kami akan menyelesaikan setiap persoalan satu per satu. Untuk BUMN, kami telah menangani beberapa masalah, tetapi dalam pertemuan ini, kami juga membuka masukan tambahan,” lanjutnya.
Menteri Nusron menegaskan pentingnya pendekatan berbasis manajemen risiko yang terukur, akurat, dan akuntabel dalam menyelesaikan persoalan strategis, terutama yang mendukung agenda prioritas nasional seperti swasembada energi dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ada permohonan dari BUMN terkait program strategis, seperti swasembada energi, pangan, atau hilirisasi, saya minta agar sejak dokumen dinyatakan lengkap, segera ditangani. Namun tetap dengan langkah akurat, akuntabel, dan berbasis risk management,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir, menyampaikan apresiasinya atas langkah Kementerian ATR/BPN dalam menangani isu strategis BUMN. Ia menyoroti persoalan terkait kedaulatan energi yang menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna awal bulan ini. “Kami telah melakukan pemetaan persoalan BUMN yang bersinggungan dengan ATR/BPN. Ke depan, akan ada beberapa pertemuan lanjutan berdasarkan klasifikasi jenis BUMN,” ujarnya.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari jajaran BUMN, sebagai wujud sinergi dalam mengatasi persoalan strategis yang mendukung pembangunan nasional.
(Red)
