Bandung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Bandung, pada Kamis (05/09/2024). Acara ini diadakan dengan tujuan membahas perlindungan tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia serta negara-negara ASEAN.
Dalam sambutannya, Menteri AHY menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi masyarakat adat yang memiliki keterkaitan erat dengan tanah ulayat. “Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar hak milik, tetapi juga representasi identitas, roh, dan penjaga sejarah mereka,” ungkap AHY. Ia menambahkan bahwa konferensi ini adalah momentum untuk memperkuat kerja sama dan bertukar pengalaman antara negara-negara ASEAN dalam pendaftaran tanah ulayat.
Lebih lanjut, Menteri AHY menjelaskan bahwa tanah ulayat mencerminkan kepemilikan komunal yang memiliki hubungan mendalam, baik fisik, spiritual, kultural, maupun sosial, antara masyarakat adat dan lingkungannya. “Pendaftaran tanah ulayat adalah langkah penting untuk memastikan warisan leluhur ini tetap terjaga bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menambahkan bahwa konferensi ini menjadi wadah berbagi informasi dan meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN. Harapannya, kegiatan ini dapat menciptakan harmonisasi kebijakan pendaftaran tanah ulayat di tingkat ASEAN serta memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola tanah mereka.
Acara yang berlangsung hingga 7 September 2024 ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat kepada Masyarakat Hukum Adat, peluncuran buku saku pendaftaran tanah ulayat, serta pemaparan dari narasumber internasional seperti World Bank, WRI Global, dan Lincoln Institute of Land Policy. Selain itu, peserta juga akan melakukan kunjungan langsung ke Kampung Naga di Tasikmalaya untuk mempelajari karakteristik tanah ulayat di kawasan tersebut.
Hadir dalam acara ini, pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, perwakilan negara-negara ASEAN, serta lebih dari 250 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah, organisasi internasional, perguruan tinggi, dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat.
(Tis/red*)
