CILACAP, penasultan.co.id – Dunia jurnalistik kembali dibuat gerah. Dugaan tindakan tidak pantas kembali datang dari aparatur desa. Kali ini, seorang oknum Kepala Desa Ketanggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, berinisial JS, diduga menginstruksikan perangkatnya untuk menjauhi wartawan hingga memblokir nomor telepon para jurnalis.
Informasi tersebut beredar luas di lingkungan perangkat Desa Ketanggung dan langsung memicu gelombang kritik dari berbagai awak media. Sikap tersebut dinilai menodai posisi jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi, yang seharusnya menjadi mitra transparansi dan kontrol sosial.
Kades Diduga Jarang Masuk Kantor, Bahkan Tak Mengakui Jabatan Saat Dikonfirmasi
Tak berhenti pada dugaan instruksi pemblokiran nomor wartawan, JS juga disorot terkait kedisiplinan kerjanya. Sejumlah jurnalis mengaku kesulitan bertemu sang kades. Bahkan santer kabar bahwa JS tidak mengakui dirinya sebagai Kepala Desa ketika berhadapan dengan wartawan yang tidak ia kenal.
Sikap tertutup JS menimbulkan dugaan liar di masyarakat. Sebagian warga menilai JS seperti “makan gaji buta”, sering bolos, dan dinilai tidak becus mengelola desa.
“Jangan-jangan JS sudah terkena virus menyelewengkan Dana Desa. Sikap tertutupnya membuat kami mempertanyakan banyak hal,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga Ketanggung bahkan menyebut perilaku JS sebagai “mbelosondo alias sakarepe dewek”, sebuah sindiran keras yang menggambarkan gaya kepemimpinan semaunya sendiri. Mereka menilai kondisi ini menjadi alarm bagi warga dalam menghadapi pemilihan kepala desa mendatang.
Sekdes Bantah, tapi Tak Bisa Tunjukkan Bukti Surat Tugas
Menanggapi berbagai tudingan, Sekretaris Desa Ketanggung, Yulia Fathul Hidayah, didampingi sejumlah perangkat, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa JS sebenarnya aktif dalam menjalankan tugas.
“Setahu kami, Pak Kades selalu berdinas. Mungkin saat awak media datang, beliau sedang dinas luar,” ujarnya pada Senin (24/11/2025).
Ia juga membenarkan bahwa JS memang beberapa hari terakhir sedang banyak kegiatan luar desa.
Namun, ketika ditanya ke mana saja JS menjalankan dinas luar dan diminta menunjukkan bukti surat tugas, Sekdes dan perangkat tidak dapat memperlihatkan dokumen apa pun. Kondisi ini justru menambah tanda tanya besar.
Bantahan Soal Instruksi Blokir Wartawan
Sekdes Yulia juga membantah pernah mendengar instruksi dari JS untuk memblokir nomor wartawan.
“Saya tidak pernah mendengar secara langsung perintah tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan instruksi Sekcam, saat ini desa tengah menjalankan program efisiensi anggaran, sehingga tidak ada lagi alokasi dana untuk kegiatan melibatkan wartawan.
“Barangkali itu alasan Pak Kades kurang berkenan dengan wartawan,” tambahnya.
Namun klarifikasi itu justru menimbulkan keraguan baru. Pasalnya, tidak adanya bukti formal atas dinas luar membuat dugaan publik semakin menguat.
Komentar Pedas Wartawan Senior: “Kalau Zaman Jin & Jun, Kantor Dipindah pun Kades Tidak Tahu”
Salah satu wartawan senior, Hadi Try Wasisto R (SKI Patroli), menanggapi situasi ini dengan satire yang memancing tawa seluruh hadirin.
“Kalau kondisi seperti ini terjadi di zaman Jin & Jun, mungkin kalau kantor desa dipindah, Pak Kades tidak tahu keberadaannya karena jarangnya masuk kantor,” ujarnya.
Pernyataan itu dinilai menggambarkan kondisi kedisiplinan sang kades yang selama ini banyak dipertanyakan.
Sekdes Himbau Media Tidak Mempertajam Perselisihan
Di akhir pertemuan, Sekdes Yulia berharap agar perbedaan persepsi ini tidak semakin memanas. Ia meminta agar hubungan antara Pemerintah Desa Ketanggung dan pers tetap terjalin harmonis.
“Semua berita yang dimuat tentang Desa Ketanggung sebaiknya dari sisi yang baik dan edukatif,” pungkasnya.
Permintaan ini justru memunculkan perdebatan baru di kalangan wartawan, karena dianggap sebagai upaya mengarahkan pemberitaan, yang jelas bertentangan dengan prinsip independensi pers.
Sumber: Mbah Wasis
