BANTEN, PENASULTAN.CO.ID – Prestasi PJ.Gubernur Banten Almuktabar di tahun kedua jabatannya sepertinya mendapat penilaian raport merah, pasalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Banten terus menuai kritik dari masyarakat.
Dikatakan Budi Ilham, Selaku Pengamat Politik dan akademisi dari UNIBA Banten, mengatakan Bahwa setiap minggu pemberitaan Pembangunan Breakwater Cikeusik Pandeglang yang berdasarkan pagu anggaran lebih dari 14 milyar di tahun anggaran 2022 dan hanya terprogers kurang lebih 80% namun hal itu tidak kunjung ada jawaban konstruktif. ucapnya Minggu (23/07/2023)
lanjut Kata Budi, Almuktabar mengklaim,“2022 Investasi di Banten meningkat lebih dari 100%. 2023 berharap terus bergerak melampui target” saat di wanwancara beberapa waktu lalu (Sumber Kanal Youtube Kompas.TV).
Tentunya akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Prov.Banten yang meningkat signifikan, hanya saja hal ini menjadi Antitesis dalam penyerapan anggaran yang dilakukan OPD Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menjadi konflik dan diduga kuat melakukan tindakan melawan Hukum. Katanya
“Anehnya seolah cuek dan pura-pura bisu akan jeritan masyarakat terhadap kinerja dinas tersebut, begitu dingin dan tenangnya tanpa ada reaksi seperti peribahasa; Anjing menggonggong kafilah berlalu.”tambah budi.
Merunut si Budi, Masyarakat Banten sudah bisa menilai dan mengukur Kinerja Pj.Gubernur Banten, sangat pesimis dan meragukan di tahun ke 2 ini dapat memberikan perubahan dalam konteks Reformasi Birokrasi, jika persoalan Breakwater Cikeusik saja dirinya abai, apalagi berbagai persoalan yang lainnya,”ujar Budi.
Bahkan, katanya, kisruh di beberapa OPD; Surat Mosi tidak percaya Terhadap Plt. Kepala Inspektorat, terjadinya masalah hukum serta kekisruhan di Dinkes Banten hingga 20 orang pejabat mengundurkan diri dan hingga saat ini sikonnya juga tidak kondusif, Kisruh PPDB Dinas pendidikan, bahkan diduga salah seorang pejabat di Dinas kominfo Provinsi Banten juga menunjukan ketidak harmonisan di dalam ruang lingkupnya, tentunya menjadi anti klimaks terhadap yang namanya Reformasi Birokrasi. Bebernya.
Humanisme para pejabat yang di pertontonkan pada masyakat dari berbagai kesempatan ternyata hanya teaterikal politik dalam meraih simpati sesaat, tandasnya.
Budi berpendapat, membaca gaya Kepemimpinan Almuktabar, strategi mutasi dan promosi terakhir bagi ASN menjadi skenario untuk melakukan perubahan birokrasi. Nyatanya malah terkesan seolah adanya upaya balas jasa atau aksi balas dendam akan drama politik yang terjadi, atau mungkin adanya pesanan politik dengan menempatkan sumber daya manusia yang dapat memberi feedback yang menguntungkan bagi kelompok tertentu. Ucap budi.
Dilematis memang kekuasaan Pj.Gubernur yang di dapat bukan dari pilihan suara hati masyarakat Banten secara demokratis, bisa jadi bumerang terhadap pembangunan Provinsi Banten kedepan.
Rapot merah akankah menjadi Kesimpulan?? Semua berbalik akan niat dan tekad seorang Penjabat yang memimpin Banten saat ini. kata dia.
Ia Budi melanjutkan, Nyanyian serta kritik masyarakat menjadi Kontrol dalam upaya persuasive menyampaikan sebuah pesan. Tetapi sebaliknya, Jika seorang Almuktabar berdiam diri dan menyepelekan persoalan ini, bahkan tidak berani mengambil sikap tegas terhadap kekonyolan oknum pejabat yang merusak Banten. Kami beserta segenap masyarakat Banten akan berjuang dan melawan bahkan turun kejalan demi Banten lebih baik dimasa depan. “Pungkasnya.
Sumber: Suprani
Editor: rofi
