TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN – Dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berinisial R, kader Partai Amanat Nasional (PAN), kembali menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut disebut bukan perkara baru. Informasi yang dihimpun redaksi menyebut dugaan terkait dokumen pendidikan R sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan pada 2024 dan sempat menjadi bagian dari proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Kini, persoalan itu kembali mencuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus dugaan penggunaan dokumen pendidikan bermasalah oleh pejabat publik.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan R terbukti menggunakan ijazah palsu. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi dan proses hukum yang berwenang.
Riwayat Pendidikan Jadi Sorotan
Penelusuran yang dilakukan tim investigasi saat ini diarahkan pada riwayat pendidikan serta kesesuaian identitas dalam dokumen pendidikan yang berkaitan dengan R.
Salah satu informasi yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan perubahan atau perbedaan nama dalam dokumen yang bersangkutan.
Seorang tokoh masyarakat yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, kepastian mengenai perubahan nama harus diperiksa langsung melalui lembaga pendidikan dan dokumen administrasi resmi.
“Nama memang disebut mengalami perubahan. Tetapi untuk memastikan persoalannya, harus dicek langsung ke sekolah dan dokumen administrasinya,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai keabsahan dokumen pendidikan R. Verifikasi terhadap arsip sekolah, dokumen kependudukan, serta dokumen administrasi lainnya menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat perbedaan identitas yang dapat dijelaskan secara administratif atau justru memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
R Mengaku Pernah Diperiksa Polda Kalsel
Saat dikonfirmasi Redaksi, R menyatakan bahwa pada 2024 dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Polda Kalimantan Selatan serta instansi terkait.
Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti Redaksi dengan meminta dokumen pendukung, antara lain Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), surat keterangan resmi dari kepolisian, atau dokumen autentik lainnya yang dapat menjelaskan status pemeriksaan tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, dokumen yang diminta belum diterima Redaksi.
R justru meminta Redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolda Kalimantan Selatan.
Ketika Redaksi meminta informasi mengenai penyidik atau satuan kerja yang menangani perkara tersebut agar konfirmasi dapat dilakukan secara resmi dan terarah, informasi mengenai pihak yang menangani perkara juga belum diperoleh secara jelas.
Kondisi tersebut membuat status sebenarnya dari pemeriksaan pada 2024 masih membutuhkan klarifikasi dan bukti administratif dari pihak-pihak yang berwenang.
Bukan Sekadar Pernyataan, Publik Butuh Dokumen
Persoalan ini menjadi penting karena R merupakan anggota DPRD aktif sekaligus kader partai politik.
Dalam konteks pemberitaan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu, pernyataan lisan semata tentu belum cukup untuk memastikan status hukum suatu perkara.
Publik membutuhkan dokumen resmi.
Apabila benar pernah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Kalimantan Selatan, maka informasi mengenai status penanganan perkara, hasil pemeriksaan, maupun dokumen resmi lainnya dapat menjadi bagian penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, dokumen resmi juga dapat menjadi dasar untuk memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan.
Dengan demikian, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada saling klaim, melainkan dibuka melalui mekanisme klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Soroti Tanggung Jawab Partai
Munculnya kembali persoalan tersebut juga memunculkan desakan kepada jajaran DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu dan DPW PAN Kalimantan Selatan untuk memberikan penjelasan mengenai proses verifikasi administrasi pencalonan R sebagai anggota legislatif.
Publik mempertanyakan bagaimana proses pemeriksaan dokumen persyaratan calon dilakukan sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon legislatif.
Jika seluruh dokumen pendidikan R dinyatakan sah, maka klarifikasi dan dokumen pendukung dapat menjadi jawaban atas pertanyaan publik.
Sebaliknya, jika kemudian ditemukan persoalan administratif atau hukum, mekanisme internal partai maupun ketentuan peraturan perundang-undangan tentu harus dijalankan sesuai kewenangan masing-masing.
Desakan Penonaktifan Sementara Harus Berdasarkan Mekanisme Hukum
Sebagian pihak juga mendesak agar R dinonaktifkan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.
Namun, desakan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum dan kewenangan lembaga yang berwenang. Status seorang anggota DPRD tidak dapat serta-merta berubah hanya berdasarkan pemberitaan atau tuduhan yang belum terbukti.
Setiap tindakan administratif terhadap anggota DPRD harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku, termasuk kewenangan partai, DPRD, Badan Kehormatan, dan aparat penegak hukum sesuai konteks perkara.
Karena itu, yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan terlebih dahulu keabsahan dokumen pendidikan dan status hukum perkara tersebut secara transparan.
Jika Tidak Benar, Buktikan dengan Dokumen
Masyarakat Tanah Bumbu pada prinsipnya berhak memperoleh informasi yang benar mengenai pejabat publik yang mereka pilih.
Jika dugaan yang beredar sejak 2024 tidak benar, maka klarifikasi resmi disertai dokumen yang dapat diverifikasi akan menjadi langkah penting untuk menghentikan spekulasi sekaligus memulihkan nama baik R dan institusi politik yang menaunginya.
Sebaliknya, apabila dalam proses pemeriksaan resmi ditemukan adanya pelanggaran hukum, masyarakat tentu berharap seluruh proses dilakukan sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Yang diperlukan publik bukan sekadar pernyataan, melainkan kepastian berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Redaksi Pegang Asas Praduga Tak Bersalah
Redaksi Penasultan.co.id menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan R telah melakukan tindak pidana atau menggunakan ijazah palsu.
Istilah “dugaan” digunakan karena persoalan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Kebenaran materiil mengenai keabsahan dokumen pendidikan merupakan kewenangan lembaga pendidikan, instansi administrasi terkait, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Pemberitaan ini juga merupakan bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan serta asas praduga tak bersalah.
Dasar Hak Publik Mendapatkan Informasi
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana Pasal 28F UUD 1945.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.
Namun kebebasan pers juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang diberitakan.
Terkait rujukan terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, redaksi menempatkan pemberitaan ini sebagai produk jurnalistik yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip jurnalistik dan mekanisme penyelesaian pers sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan kata “dugaan” bukan berarti otomatis membuat suatu tuduhan menjadi benar atau bebas dari konsekuensi hukum; fakta tetap harus diverifikasi dan disajikan secara berimbang.
Hak Jawab Tetap Dibuka
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Penasultan.co.id tetap memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada R, DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu, DPW PAN Kalimantan Selatan, maupun Polda Kalimantan Selatan.
Redaksi terbuka untuk memuat dokumen atau klarifikasi resmi yang relevan agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh dan berimbang.
Satu hal yang menjadi perhatian publik saat ini sederhana: apakah dokumen pendidikan yang dipersoalkan tersebut sah dan dapat diverifikasi secara resmi atau tidak?
Jawaban atas pertanyaan itu bukan berada di tangan media maupun opini publik, melainkan harus dibuktikan melalui dokumen autentik dan pemeriksaan lembaga yang berwenang.
TIM INVESTIGASI