Niat Jenguk Anak Malah Diduga Diancam Parang, Pelayanan Polsek Kurau Ikut Disorot

TANAH LAUT – Ada-ada saja! Niat seorang ibu untuk melepas rindu dan menjenguk anak kandungnya justru berujung cerita menegangkan. Bukannya disambut dengan suasana kekeluargaan, Rahmawati (38) mengaku malah berhadapan dengan ancaman senjata tajam jenis parang yang diduga dilakukan mantan suaminya, Reza.

Persoalannya bukan sekadar drama mantan suami dan mantan istri. Sebab, ketika urusan rumah tangga sudah melibatkan dugaan ancaman menggunakan senjata tajam, persoalannya bukan lagi soal siapa yang paling merasa benar, melainkan sudah menyangkut keamanan dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 12.00 WITA di Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Menurut keterangan Rahmawati, kedatangannya ke rumah mantan suaminya hanya untuk bertemu anak kandungnya. Namun, ia mengaku justru mendapat ancaman dengan parang.

Bayangkan, seorang ibu datang dengan niat menjenguk anak, tetapi pulangnya justru membawa rasa takut. Kalau urusan bertemu anak saja harus dibumbui dugaan ancaman senjata tajam, lantas di mana ruang aman bagi seorang ibu?

Beruntung, warga sekitar disebut berhasil melerai kejadian tersebut sehingga situasi tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius.

“Saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Saya hanya ingin bertemu anak saya, tetapi malah diancam dengan parang,” ungkap Rahmawati.

Bukan Cuma Parang, Dugaan Intimidasi di Kantor Polisi Juga Jadi Sorotan

Cerita belum selesai. Setelah mengaku mendapat ancaman, Rahmawati memilih melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kurau, Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan.

Laporan polisi diterbitkan dengan nomor:

LP/B/XI/2026/SPKT/POLSEK KURAU/POLRES TANAH LAUT/POLDA KALSEL.

Perkara tersebut disebut masih dalam tahap penyelidikan.

Namun, muncul persoalan lain yang tak kalah menarik perhatian. Rahmawati mengaku justru mendapatkan ucapan bernada tantangan dari seorang petugas Polsek Kurau berinisial B ketika menyampaikan persoalannya.

Menurut pengakuan korban, petugas tersebut mempersilakannya meminta bantuan pengacara, wartawan, maupun seseorang bernama Haji Isna.

“Silakan mau minta bantuan pengacara, wartawan atau Haji Isna, silakan telepon,” demikian ucapan yang menurut Rahmawati disampaikan petugas tersebut.

Rahmawati juga menduga petugas berinisial B memiliki hubungan keluarga dengan Reza, pihak yang dilaporkannya.

Tentu saja, dugaan tersebut harus diklarifikasi dan dibuktikan. Namun, jika benar ada ucapan bernada intimidasi sebagaimana disampaikan korban, hal ini patut menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian.

Pertanyaannya sederhana: masyarakat datang ke kantor polisi untuk mencari perlindungan, atau justru harus menyiapkan mental menghadapi tantangan?

Jangan sampai masyarakat yang sudah ketakutan akibat persoalan hukum malah merasa semakin tertekan ketika mendatangi tempat yang seharusnya memberikan perlindungan.

Kantor polisi bukan arena adu nyali. Bukan pula panggung untuk menguji seberapa kuat mental masyarakat yang datang mengadu.

Dua Saksi Disebut Siap Berikan Keterangan

Dalam peristiwa tersebut, Rahmawati menyebut terdapat dua orang saksi, yakni Iyah (35) dan Fatma (30), warga Desa Bawah Layung.

Keduanya disebut mengetahui kejadian dan siap memberikan keterangan kepada penyidik apabila diperlukan.

Keterangan korban dan para saksi perlu diuji melalui proses penyelidikan secara objektif. Begitu pula pihak terlapor harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dan pembelaannya.

Jika dugaan pengancaman terbukti, tentu harus ada proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik oleh anggota kepolisian, mekanisme pengawasan internal juga perlu berjalan.

Jangan Sampai Slogan Pelayanan Hanya Manis di Spanduk

Kasus ini menjadi pengingat bahwa profesionalitas aparat penegak hukum bukan hanya terlihat ketika memberikan imbauan kepada masyarakat atau memasang slogan pelayanan prima di kantor.

Profesionalitas justru diuji ketika masyarakat datang membawa persoalan, ketakutan, dan harapan mendapatkan keadilan.

Jangan sampai pelayanan publik hanya terlihat ramah di spanduk, tetapi masyarakat yang datang mengadu justru pulang dengan perasaan tertekan.

Kalau benar ada dugaan intimidasi terhadap pelapor, pimpinan kepolisian perlu turun tangan melakukan pemeriksaan. Transparansi penting agar tidak muncul persepsi bahwa laporan masyarakat diperlakukan berbeda karena persoalan kedekatan personal.

Sebab, hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu.

Redaksi Penasultan.co.id mendorong Kapolres Tanah Laut dan Propam Polda Kalimantan Selatan untuk memberikan perhatian terhadap pengaduan Rahmawati, termasuk menelusuri dugaan ucapan intimidatif oleh petugas berinisial B.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Reza, petugas berinisial B, Kapolsek Kurau, serta Kapolres Tanah Laut dalam waktu 2 x 24 jam sejak berita diterbitkan.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan korban dan informasi laporan polisi yang disampaikan kepada redaksi. Dugaan yang disebutkan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Seluruh pihak tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.

TIM REDAKSI

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Tetap Terhubung

1,250FansSuka
1,506PengikutMengikuti
550PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Artikel Terbaru