SERANG – Proyek pembangunan toilet (jamban) di SDN Tunjung Teja 1, Kabupaten Serang, yang saat ini tengah dikerjakan, mendadak menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, anggaran pembangunan toilet sekolah tersebut mencapai Rp173 juta, setara dengan nilai pembangunan satu unit perumahan subsidi, namun temuan di lapangan justru memunculkan dugaan kuat adanya pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengabaikan aspek keselamatan kerja (K3).
Proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 itu diduga dipenuhi kejanggalan. Berdasarkan hasil investigasi media penasultan.co.id, ditemukan sejumlah persoalan yang patut dipertanyakan.
Diduga Abaikan K3 dan Spek Teknis
Pantauan di lokasi proyek memperlihatkan para pekerja bekerja tanpa alat pelindung diri (APD). Mereka tampak “nyeker” tanpa sepatu safety, tanpa helm, tanpa sarung tangan, dan tanpa rompi keselamatan. Selain itu, tidak ada garis pembatas atau zona aman antara area proyek dan kegiatan belajar mengajar (KBM), yang sangat membahayakan murid dan guru.
Yang lebih mengejutkan, struktur pembesian untuk tiang bangunan—bagian paling vital dalam konstruksi—diduga tidak sesuai spek. Tulangan tiang hanya menggunakan besi diameter 10,2 mm dengan cincin 6,2 mm, padahal standar teknis mengharuskan besi diameter 12 mm dan cincin 8 mm.
Pekerja Mengaku APD Tidak Pernah Diberikan
Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka sudah bekerja selama seminggu namun tidak pernah mendapatkan APD dari pihak pelaksana.
“Kerja di sini sudah seminggu, APD nggak dikasih. Upah juga nggak jelas. Sepatu boot, rompi, sarung tangan, helm nggak ada. Untuk jelasnya ke konsultan saja, saya hanya tukang ngaduk,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Konsultan Akui Ada Kekurangan dan Bisa Di-CCO
Kus, selaku konsultan pengawas yang ditemui di lokasi, beralasan bahwa kekurangan pembesian bisa diperbaiki melalui Contract Change Order (CCO).
“Terkait pembesian, kalau ada yang kurang sesuai bisa di-CCO.”
Ia juga mengakui bahwa papan proyek tidak mencantumkan nama konsultan pengawas, dan berjanji akan membawanya ke dinas untuk diperbaiki.
“APD sudah sampai ke pelaksana, tapi belum dibagikan. Nanti saya ingatkan.”
Namun pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan baru: mengapa APD yang sudah tersedia tidak diberikan kepada pekerja?
Terkait absennya garis pembatas proyek, Kus berdalih bahwa area tersebut semula tanah kosong dan pelaksana harus mengurus izin kepada kepala sekolah sebelum memasang garis pembatas.
Pelaksana Proyek Bungkam
Sementara itu, Andi, selaku pelaksana proyek, tidak merespons saat dihubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp, meski sudah dikirimkan foto temuan di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan spesifikasi teknis dan kelalaian keselamatan kerja di proyek tersebut.
Publik Minta Transparansi dan Ketegasan
Banyak pihak berharap proyek toilet senilai Rp173 juta tersebut benar-benar dibangun sesuai standar, bukan menjadi ladang permainan spek.
“Kalau benar besinya tidak sesuai spek, lebih baik bongkar saja. Ini bangunan untuk masa depan anak-anak, bukan proyek untuk curi-curi spek,” ujar salah satu warga.
Dalam waktu dekat, redaksi penasultan.co.id akan mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk meminta klarifikasi dan informasi resmi terkait dugaan ketimpangan proyek toilet di SDN Tunjung Teja 1.
(Tisna)
