Serang, Penasultan.co.id – Dugaan kejanggalan dalam anggaran peningkatan kapasitas perangkat desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, kian menguak. Di tengah pertanyaan publik, Kepala Desa (Kades) Labuan, Iwan Kobok, justru sulit ditemui dan tak merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran peningkatan kapasitas perangkat desa di Desa Labuan Mancak mencapai Rp55.750.000, jauh lebih besar dibanding desa lain di kecamatan yang sama, yang hanya Rp44.120.000. Selisih anggaran yang cukup signifikan ini pun memunculkan pertanyaan besar: ke mana perginya dana tambahan tersebut?
Saat ditemui di kantor desa, Sekretaris Desa (Sekdes) Udin memberikan penjelasan yang terkesan mengambang. Ia berdalih bahwa perbedaan anggaran disebabkan oleh pengadaan alat tulis kantor (ATK), seperti pembelian kertas dan laptop.
“Iya, untuk perbedaan anggaran ini jelas ada, karena kami harus membeli kebutuhan seperti ATK dan laptop. Kalau dihitung-hitung, ya mungkin ada selisih dari sana,” kilah Udin.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai transparansi penggunaan anggaran, Udin justru melempar tanggung jawab ke Bendahara dan Kades.
“Saya hanya wakil, kewenangan tetap di Pak Kades. Kalau mau lebih jelas, nanti saya bisa hadirkan Pak Kades biar semuanya jelas,” tambahnya.
Sekmat Bungkam, Kades Bawa Istri dalam Kegiatan
Di tempat terpisah, Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Mancak, Udin Saepudin, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal perbedaan anggaran tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa ada daftar peserta yang berangkat dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa.
“Yang saya tahu, ada daftar peserta yang ikut, dan waktu berangkat itu bareng. Tapi kalau soal anggaran Desa Labuan, saya tidak tahu. Yang jelas, Kades yang lainnya saat itu juga membawa istrinya, karena istrinya merupakan Ketua PKK,” jelasnya singkat.
Pernyataan ini justru semakin memunculkan tanda tanya: apakah anggaran yang membengkak ini digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai perjalanan istri Kades? Jika memang anggaran digunakan sesuai peruntukan, mengapa Kades memilih menghindar dari konfirmasi?
Kasus ini semakin menarik perhatian publik. Akankah pihak berwenang turun tangan untuk mengaudit anggaran tersebut? Ataukah dugaan penyimpangan ini akan berlalu begitu saja? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
(Japra/Amin)
