📢 Terganggu dengan Banner Iklan?
Baca seluruh berita dengan lebih nyaman dan bersih tanpa iklan selamanya!
SERANG, PENASULTAN.CO.ID – Pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Perumahan Serang Hijau, Kota Serang, yang bersumber dari APBD Perubahan (APBD-P) Kota Serang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp399.698.000, menjadi sorotan. Pasalnya, aktivitas pengecoran Lean Concrete (LC) di lokasi proyek diduga berlangsung tanpa kehadiran konsultan pengawas maupun pelaksana pekerjaan di lapangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran publik yang semestinya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, serta ketentuan pengawasan yang berlaku.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Gunung Karang Perkasa, dengan konsultan pengawas PT Tri Angle Konsultan, di bawah naungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang.
Proyek tersebut memiliki Nomor Kontrak 620/013/SPK/PPK/PL/PERKIM-DPKP/2026, tertanggal 28 Oktober 2026, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Saat awak media melakukan pemantauan langsung, ditemukan aktivitas pengecoran lapisan Lean Concrete (LC). Namun, berdasarkan pantauan tersebut, konsultan pengawas maupun pelaksana pekerjaan tidak terlihat berada di lokasi saat aktivitas pengecoran berlangsung.
Konsultan Akui Pengecoran Seharusnya Tidak Boleh Tanpa Pengawasan
Ketika dikonfirmasi awak media, salah seorang pekerja di lokasi menyebutkan bahwa pekerjaan jalan tersebut memiliki panjang sekitar 165 meter, dengan ketebalan lapisan Lean Concrete (LC) 5 sentimeter dan beton 15 sentimeter.
Sementara itu, seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan konsultan dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan di lapangan, namun enggan menyebutkan identitasnya, turut dimintai keterangan mengenai prosedur pelaksanaan pengecoran.
Awak media mempertanyakan apakah material beton untuk pekerjaan tersebut boleh diturunkan dan dilakukan pengecoran lapisan LC apabila konsultan pengawas maupun pelaksana tidak berada di lokasi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, perwakilan konsultan itu menjawab singkat dan tegas:
“Seharusnya tidak boleh.”
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan kondisi aktivitas pengecoran yang ditemukan awak media di lapangan.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan pekerjaan, perwakilan tersebut justru balik bertanya mengenai identitas awak media.
Setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan merupakan wartawan, ia kemudian melontarkan pernyataan:
“Oh dari media, Pak. Jangan diberita yang enggak-enggak, Pak. Yang bagus saja, jangan berita miring.”
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai keterbukaan informasi dan keseriusan pengawasan proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat.
Padahal, pengawasan pekerjaan konstruksi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan dalam kontrak.
APD Pekerja Turut Menjadi Sorotan
Tak hanya persoalan prosedur pengecoran, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.
Berdasarkan pantauan awak media sebelumnya, sejumlah pekerja di lokasi diduga belum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap saat melaksanakan pekerjaan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pihak pelaksana maupun pengawas proyek. Sebab, keselamatan tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas konstruksi.
Ketentuan mengenai keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sementara itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 mengatur kewajiban penggunaan dan penyediaan APD di tempat kerja.
Pihak pelaksana wajib memastikan pekerja memperoleh perlindungan keselamatan sesuai potensi bahaya dan risiko pekerjaan yang dilakukan.
DPKP Kota Serang Diminta Berikan Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada DPKP Kota Serang selaku instansi yang menangani proyek tersebut, CV Gunung Karang Perkasa selaku pelaksana, serta PT Tri Angle Konsultan selaku konsultan pengawas.
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan tidak terlihatnya konsultan pengawas dan pelaksana saat pengecoran LC berlangsung, mekanisme pemeriksaan sebelum pengecoran, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar K3.
Masyarakat berharap DPKP Kota Serang tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Inspektorat Kota Serang juga diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak terkait diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu kontrak. Kualitas konstruksi, transparansi, pengawasan, dan keselamatan pekerja juga harus menjadi prioritas.
(Ar/roy)