SERANG, PENASULTAN.CO.ID — Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri Cimaung 4, Sukarame, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp660.809.369, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.
Pantauan tim media di lokasi pada Selasa (29/9/2026) menunjukkan adanya sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, mulai dari tidak terpasangnya papan struktur organisasi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), minimnya keberadaan konsultan pengawas di lokasi, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dipertanyakan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi lima ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, toilet, serta pagar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh P2SP dengan jangka waktu 120 hari kalender.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, papan struktur organisasi P2SP belum terlihat terpasang di lokasi proyek.
Informasi yang diperoleh tim media, pihak Dinas Pendidikan sebelumnya telah meminta agar struktur organisasi P2SP dipasang sebagaimana mestinya. Akan tetapi, hingga kegiatan diliput, papan tersebut disebut belum terpasang.
Seorang guru yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan membenarkan bahwa proyek tersebut telah berlangsung cukup lama.
“Proyek ini sudah berjalan lama, tapi struktur P2SP tidak terpasang. Pihak Dinas pun sudah menanyakan agar dipasang sesuai aturan, sampai sekarang belum ada. Kalau ingin lebih jelas, tanyakan kepada Kepala Sekolah, namun beliau sedang sakit. Silakan hubungi Pak Awang yang menjabat sebagai pengganti sementara,” ujarnya.
Pengganti Kepala Sekolah Belum Dapat Ditemui
Tim media kemudian mencoba melakukan konfirmasi kepada Pak Awang, yang disebut menjalankan tugas sebagai pengganti sementara Kepala Sekolah.
Namun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan menyampaikan belum dapat ditemui.
“Hari ini saya tidak bisa bertemu, nanti saja setelah tidak sibuk kita temui,” jawabnya singkat.
Dengan demikian, sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan proyek masih menunggu penjelasan dari pihak sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Kondisi Pekerjaan dan Keselamatan Kerja Jadi Perhatian
Selain persoalan papan struktur P2SP, hasil pengamatan tim media juga menemukan kondisi pekerjaan yang masih berlangsung. Sejumlah bagian bangunan terlihat terbuka, kerangka atap belum sepenuhnya selesai, serta terdapat bagian dinding yang sedang dibongkar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama karena aktivitas pembangunan berlangsung di lingkungan satuan pendidikan.
Tim media juga melihat sejumlah pekerja yang disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat menjalankan aktivitas pekerjaan.
Kehadiran konsultan pengawas di lokasi juga disebut minim berdasarkan pantauan pada saat peliputan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana intensitas pengawasan terhadap mutu pekerjaan, metode pelaksanaan, serta penerapan standar keselamatan kerja di lapangan.
Meski demikian, temuan tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, P2SP, sekolah, maupun Dinas Pendidikan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan kesesuaiannya dengan ketentuan proyek.
Transparansi Pelaksanaan Perlu Dipastikan
Proyek revitalisasi satuan pendidikan yang menggunakan anggaran pemerintah pada prinsipnya perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai pelaksana, struktur organisasi, tahapan pekerjaan, pengawasan, serta penggunaan anggaran juga penting diketahui publik sepanjang merupakan informasi yang terbuka.
Dalam konteks proyek SD Negeri Cimaung 4, tidak terpasangnya struktur organisasi P2SP menjadi salah satu hal yang perlu segera mendapatkan penjelasan.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan dilakukan, termasuk memastikan apakah seluruh pekerjaan memang dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam program revitalisasi satuan pendidikan.
Hal tersebut penting karena kualitas pembangunan sarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan hasil fisik bangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja, keamanan lingkungan sekolah, transparansi pengelolaan anggaran, dan keberlanjutan manfaat bagi peserta didik.
Minta Dinas Pendidikan Turun ke Lapangan
Atas sejumlah temuan tersebut, pihak terkait diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- Memastikan struktur organisasi P2SP dipasang secara terbuka di lokasi proyek sehingga masyarakat dapat mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan pengawasan konsultan pengawas terhadap mutu pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen serta ketentuan teknis yang berlaku.
- Memastikan penerapan K3 dan penggunaan APD oleh seluruh pekerja selama proses pembangunan berlangsung.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan pihak terkait diharapkan melakukan peninjauan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
- Memastikan mekanisme pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan program revitalisasi, termasuk memperjelas pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaan.
- Mendorong transparansi pelaksanaan proyek, sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Hingga berita ini ditayangkan, Penasultan.co.id masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah, P2SP, konsultan pengawas, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait akan menjadi bagian penting untuk memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat serta memastikan setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat dijelaskan berdasarkan fakta dan dokumen yang ada.
(Roy/red**)