Serang – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melakukan audiensi dengan para masyarakat Nyapah, di aula Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Kamis, (16/05/2024) dalam audensi tersebut membahas dinamika dilapangan persoalan tanah warga yang terkena pelebaran jalan Nyapah-Silebu. Didalam audensi juga dihadiri perwakilan Kejati Banten, Kejari Serang, Muspika Kecamatan Walantaka tokoh beserta warga Kelurahan Nyapah.
Sejumlah warga membahas persoalan keberatannya, kalau tanahnya terkena pelebaran jalan Tampa ganti rugi, kemudian Pihak Dinas PUPR memberikan penjelasan terkait status tanah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Provinsi, Arlan Marzan mengatakan bahwa status lahan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2023 dengan bukti surat hibah yang diperlihatkan saat audiensi.
 |
| Doc. PUPR Banten Audensi Dengan Warga Nyapah |
Terkait sertifikat, Arlan Marzan mengakui memang jalan tersebut belum disertifikasi oleh Pemkot Serang. Dia juga mengatakan pihak Pemprov akan mencari jalan tengah yang terbaik agar warga juga tidak dirugikan.
“Karena pembangunan ini harus tetap berjalan dan kita berusaha semaksimal mungkin tidak sampe terkena bangunan atau tanah warga,” ucapnya.
Persoalan pembebasan lahan, Arlan mengatakan kalau Dinas PUPR tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan.
“Kita melaksanakan di ruang milik jalan existing, itu hasil serah terima aset Pemkot Serang. Memang jalan ini belum mendapatkan sertifikat makanya kami secara visual dulu bahwa disitu ada drainase batasnya. Nah, kami tidak akan melewati batas itu,” ujarnya.
Kedepannya pembangunan jalan akan terus dilakukan tapi hanya lahan yang tidak dipermasalahkan warga. Apabila ada yang dipermasalahkan ia berjanji tidak akan menyerobot atau membangun di tempat tersebut, namun dengan menunjukkan alasannya.
“Karena Kita sekarang tidak ada pembebasan lahan kita bangun yang lokasi ruang milik jalan saja. Nanti kedepannya baru dilakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, intinya kita kerjakan hanya ruang milik jalan saja, Tapi menolak harus dengan alasan dong, kalau ada bukti kepemilikan kita tidak akan bangun” imbuhnya.
Sementara Tokoh masyarakat setempat, Alaya Ulaya mengatakan warga menuntut bukti dokumen kepemilikan tanah tersebut yang tidak bisa ditunjukan Dinas PUPR. Tapi tadi hasil kesepakatan saat audiensi yaitu proyek hanya boleh melewati tanah yang tidak dipersoalkan oleh pemiliknya.
“Win-win solution masyarakat yang mengikhlaskan betul-betul akan dikerjakan tapi masyarakat yang tidak mengikhlaskan terkena dampak ini akan diselesaikan,” katanya.
Alaya juga berharap jalan tetap dibangun karena sudah rusak cukup lama, tapi dengan catatan permasalahan ganti rugi bagi warga yang protes dapat diselesaikan dengan baik.
“Harapan kami jalan ini tetap dibangun dengan (lebar) 6 meter sesuai rencana dan tidak ada permasalahan. Artinya warga-warga yang bermasalah ini diselesaikan dengan baik. Diganti kerugian dengan layak bukan dengan dongeng,” tambahnya.
Disampaikan juga Kepala Kelurahan Nyapah Aminudin ia berharap dengan terbangunnya jalan Nyapah – Silebu dapat mempelancar mobilitas masyarakat, dan diharapkan bisa meningkatkan nilai jual tanah di wilayahnya.
“Saya berharap dengan adanya pembangunan jalan ini, bisa memperlancar aktivitas mobilisasi masyarakat, dan harapannya dengan adanya jalan yang bagus bisa meningkatkan harga jual tanah di wilayah kelurahan kami, karna kalau jalannya bagus otomatis harga jual tanah akan semakin mahal”, tutupnya.
[Red/*]
