Jakarta, penasultan.co.id – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Penyaluran dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari stimulus ekonomi pada kuartal I tahun 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, terdapat dua jenis bansos yang digulirkan pemerintah dengan sasaran utama keluarga miskin dan kelompok rentan.
“Ada dua jenis bansos. Pertama adalah bansos reguler berupa bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp17,5 triliun,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Dikutip dari CNN.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif yang diperuntukkan bagi penanganan kebencanaan di sejumlah daerah, termasuk wilayah Sumatera. Nilai anggaran untuk bansos adaptif ini mencapai lebih dari Rp2,3 triliun.
“Kedua adalah bansos adaptif, termasuk untuk kebencanaan di Sumatera dan beberapa wilayah lain, dengan nilai lebih dari Rp2,3 triliun,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kemensos juga mengalokasikan anggaran untuk bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Dengan demikian, total anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini mencapai sekitar Rp20 triliun.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran bansos telah mencapai Rp17 triliun. Sementara sisa anggaran akan disalurkan untuk periode Januari, Februari, dan Maret.
“Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya, insyaallah sampai Lebaran,” kata Gus Ipul.
Selanjutnya, penyaluran bansos akan kembali dilakukan pada kuartal II 2026, yakni periode April hingga Juni.
Gus Ipul menegaskan, daftar penerima bansos bersifat dinamis karena mengacu pada data tunggal yang terus diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan sistem tersebut, penerima manfaat dapat berubah setiap kuartal sesuai hasil pemutakhiran data.
“Penerima manfaat itu bersifat dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS,” jelasnya.
Dalam proses distribusi, Kemensos memanfaatkan berbagai kanal penyaluran, mulai dari pembukaan rekening bagi penerima hingga penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dalam proses pemutakhiran data. Masyarakat dapat menyampaikan usulan atau pengaduan melalui jalur formal di tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah, maupun melalui call center, WhatsApp center, serta aplikasi Cek Bansos.
Hasil verifikasi dan validasi data nantinya akan dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan. Pemerintah memprioritaskan bantuan kepada kelompok paling rentan.
“Fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4,” pungkas Gus Ipul.
