Serang, penasultan.co.id – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Nagreg RT 05/05, Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek senilai Rp58.929.200 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari standar teknis.
Hasil pantauan langsung tim investigasi penasultan.co.id di lokasi proyek menemukan sejumlah kejanggalan fatal. Pondasi tidak digali sebagaimana mestinya, material yang digunakan terkesan murahan, bahkan pohon yang seharusnya dicabut hingga ke akar hanya “disejajarkan” dengan pondasi TPT. Dugaan adanya praktik curang seperti “mencuri kubikasi” pun mencuat dari temuan tersebut.
Ketika dikonfirmasi, sejumlah pekerja mengaku hanya mengikuti perintah tanpa mengetahui detail teknis proyek.
“Kami cuma disuruh kerja ini itu sama Pak Lurah. Soal upah harian atau yang lainnya, kami nggak tahu. Silakan tanya langsung ke Pak Lurah,” ujar salah satu pekerja saat ditemui Selasa (15/04/2025).
Namun saat dikonfirmasi, Heri selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Lamaran justru terlihat menghindar.
“Saya masih di Serang, Kang. Nanti saja kita ngobrol,” tulisnya lewat pesan WhatsApp. Anehnya, ketika ditanyakan lebih lanjut, isi chat tersebut tiba-tiba dihapus tanpa alasan jelas.
Tak jauh berbeda, Kepala Desa Lamaran, Bakri, juga tak memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika ditanya soal progres dan kualitas pekerjaan, ia hanya menjawab singkat:
“Pekerjaan sudah 90%, informasi apa?”
Namun saat ditelusuri lebih lanjut, ekspresinya menunjukkan kebingungan dan ketidakmampuan menjelaskan secara teknis proyek yang dibiayai dana publik tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, TPK yang berjanji akan melakukan pertemuan langsung pun belum menunjukkan itikad baik. Media ini akan terus menelusuri kasus ini hingga ke tingkat Kecamatan Binuang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, bahkan Kejaksaan Negeri Serang jika diperlukan.
Dugaan pembiaran dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini tentu patut dipertanyakan. Warga pun berharap agar pihak berwenang segera turun tangan sebelum anggaran desa hanya menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab.
(Tis/Li)
