📢 Terganggu dengan Banner Iklan?
Baca seluruh berita dengan nyaman tanpa iklan selama 1 bulan!
PENASULTAN.CO.ID, SERANG – MELEDOKKK…!! Begitulah jargon yang kerap terdengar dari Wali Kota Serang ketika berbicara tentang semangat pembangunan. Namun, di balik gegap gempita pembangunan Kota Serang, muncul ironi yang justru membuat publik mengernyitkan dahi.
Proyek Penataan Alun-Alun Kota Serang dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp48.277.815.000 kini menjadi sorotan. Bukan semata-mata karena pembangunan fisiknya, melainkan keluhan sejumlah pekerja harian yang mengaku belum menerima upah selama 10 hingga 21 hari.
Wah, kalau pembangunan harus MELEDOKKK…!!, bagaimana dengan nasib upah pekerjanya? Kok justru belum ikut meledak ke rekening atau kantong mereka?
Berdasarkan pengakuan pekerja, persoalan yang mencuat bukan hanya keterlambatan pembayaran upah. Pembayaran lembur disebut belum diselesaikan, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dipersoalkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga dikeluhkan. Bahkan, muncul dugaan potongan sebesar 10 persen dari hak pembayaran pekerja.
Ironisnya, proyek yang menggunakan uang rakyat puluhan miliar rupiah tersebut justru diwarnai keluhan orang-orang yang setiap hari mengeluarkan tenaga untuk membangun wajah Kota Serang.
Anggaran MELEDOKKK…!!, Gaji Pekerja Malah Tersendat
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan Penataan Alun-Alun Kota Serang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang.
Berikut identitas proyek tersebut:
- Pekerjaan: Penataan Alun-Alun Kota Serang
- Nilai Kontrak: Rp48.277.815.000
- Nomor Kontrak: 640/07/SP-Tender/AlunAlunKotaSerang/CK-DPUPR/2026
- Waktu Pelaksanaan: 200 Hari Kalender
- Sumber Dana: APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026
- Pelaksana: PT Ambila Jaya Konstruksi KSO – PT Global Banten Konstruksi
- Konsultan Pengawas: PT Tambora Setia Jaya
Nilai kontraknya bukan angka kecil. Namun, berdasarkan keterangan sejumlah pekerja, pembayaran upah justru belum berjalan sebagaimana yang mereka harapkan.
Ada yang mengaku tertunggak 21 hari, 15 hari, bahkan 10 hari.
Ahmad, salah seorang pekerja harian asal Padarincang, mengaku upahnya sudah tertunggak selama 21 hari. Pembayaran lembur pun disebut belum diterima.
Kondisi tersebut membuat Ahmad kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk sekadar makan.
“Sekarang aja kita belum makan,” ungkap Ahmad dengan nada lirih.

Kalimat sederhana itu seolah menjadi tamparan di tengah proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Alun-alunnya sedang ditata, tetapi pekerjanya mengaku harus menata ulang isi dompet yang kosong. Bangunannya mungkin sedang dipercantik, tetapi bagaimana dengan kesejahteraan orang-orang yang mengerjakannya?
Pekerja Mengaku Disia-siakan, Keluarga Menunggu Hasil Keringat
Keluhan serupa disampaikan Udin. Ia mengaku para pekerja merasa tidak mendapatkan kepastian pembayaran upah maupun perlindungan kesehatan.
“Kita bekerja di sini disia-siakan, dari upah yang enggak jelas sampai jaminan kesehatan pun tidak ada. Rekan-rekan semua yang di sini gajinya tertunggak sampai sekarang juga belum dilunasi. Ada yang 21 hari, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari. Bahkan mandor Iyan terkesan menghindar, padahal kita di sini cuma menuntut hak kita berupa gaji harian karena kita juga punya keluarga yang menanti hasil dari kerja kita,” ujar Udin.
Menurut keterangan para pekerja, persoalan pembayaran upah tersebut berkaitan dengan mandor berinisial Iyan yang disebut dipercaya pihak PT Ambila Jaya Konstruksi KSO untuk menangani tenaga kerja di lapangan.
Bahkan, persoalan semakin terasa ketika pedagang warung sekitar proyek mulai menagih kasbon pekerja.
Seorang pedagang berinisial AM mengaku para pekerja belum mampu membayar utang makanan dan minuman karena belum menerima uang dari mandor.
“Namun kata pekerja itu gajian belum dikasih, katanya belum dapat duit dari mandor Iyan,” ungkap AM kepada awak media.
Kalau sudah begini, bukan hanya pekerja yang menunggu, pedagang kecil pun ikut menanti. Jangan sampai proyek miliaran rupiah berjalan, tetapi warung kecil harus ikut menanggung beban akibat pembayaran yang tak kunjung jelas.
Pihak AJK Sebut Mandor Sudah Mengambil Uang Lebih
Saat dikonfirmasi, Reza dari pihak kantor AJK memberikan keterangan bahwa pembayaran gaji pekerja disebut sudah lunas. Bahkan, menurutnya, mandor Iyan telah mengambil uang lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.
“Kalau ditotal-total, mandor Iyan sudah lebih mengambil uang yang memang harus dibayarkan ke pihak pekerja. Silakan tanyakan langsung ke mandor Iyan,” ujar Reza.
Pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan yang perlu dijawab secara terang-terangan.
Jika uang pembayaran pekerja disebut sudah diserahkan, mengapa sejumlah pekerja masih mengaku belum menerima upah?
Apakah terdapat persoalan dalam penyaluran pembayaran? Apakah ada bukti penerimaan uang dari mandor? Siapa yang bertanggung jawab memastikan hak pekerja benar-benar sampai kepada penerimanya?
Jangan sampai perusahaan merasa sudah membayar, sementara pekerja masih harus berutang untuk membeli makanan.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, mandor Iyan belum memberikan jawaban atas pertanyaan awak media hingga berita ini diterbitkan.
APD dan BPJS Dipertanyakan, Keselamatan Jangan Ikut Tertunggak
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah keluhan mengenai dugaan tidak terpenuhinya perlengkapan APD dan perlindungan BPJS bagi pekerja.
Dalam proyek konstruksi, keselamatan kerja bukan fasilitas tambahan yang bisa diberikan sesuka hati. Pekerja harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
Helm keselamatan bukan sekadar pelengkap penampilan. Sepatu keselamatan bukan aksesori. BPJS Ketenagakerjaan juga bukan sekadar formalitas administrasi.
Jangan sampai proyek dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah, tetapi keselamatan orang-orang yang membangunnya justru menjadi urusan belakangan.
Belum lagi keluhan mengenai dugaan potongan 10 persen. Jika benar terjadi, publik berhak mengetahui siapa yang melakukan pemotongan, apa dasar pemotongannya, dan apakah pekerja telah menyetujuinya.
Wali Kota Sering Teriak MELEDOKKK…!!, Dinas PUPR Jangan Sampai Melempem Mengawasi
Jargon pembangunan boleh saja MELEDOKKK…!!, tetapi pengawasan proyek jangan sampai justru melempem.
Dinas PUPR Kota Serang sebagai instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai persoalan yang dikeluhkan para pekerja. Begitu pula konsultan pengawas PT Tambora Setia Jaya harus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pengawasan, terutama terkait penerapan K3 dan perlindungan tenaga kerja.
Pertanyaannya, apakah pengawasan selama ini hanya berfokus pada progres fisik, kualitas material, dan penyelesaian pekerjaan? Bagaimana dengan hak serta keselamatan para pekerjanya?
Publik tentu tidak ingin pembangunan hanya terlihat megah di permukaan, tetapi menyimpan persoalan di balik pagar proyek.
Uang APBD sebesar Rp48,2 miliar merupakan uang publik. Karena itu, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, termasuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan hak tenaga kerja dipenuhi.
Penasultan.co.id Buka Ruang Hak Jawab
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, Penasultan.co.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
- Mandor Iyan: Telah dihubungi melalui pesan WhatsApp, tetapi belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
- Reza dari pihak AJK: Menyatakan pembayaran gaji pekerja disebut sudah lunas dan mandor Iyan disebut telah mengambil uang lebih dari jumlah yang harus dibayarkan.
- Dinas PUPR Kota Serang: Masih dalam upaya konfirmasi terkait pengawasan proyek dan pemenuhan hak pekerja.
- PT Tambora Setia Jaya: Masih dalam upaya konfirmasi mengenai pengawasan pelaksanaan proyek dan penerapan standar K3.
Penasultan.co.id membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait. Setiap keterangan lanjutan akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.
MELEDOKKK…!! Jangan Cuma Jargon, Hak Pekerja Juga Harus Terpenuhi!
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan alun-alun yang indah, taman yang tertata, atau bangunan yang megah. Masyarakat juga membutuhkan pembangunan yang memperhatikan manusia di balik proses pengerjaannya.
Sebab, pembangunan bukan hanya soal seberapa besar anggaran yang dihabiskan atau seberapa megah hasil yang dipamerkan. Pembangunan juga harus diukur dari bagaimana para pekerja diperlakukan.
MELEDOKKK…!! boleh menjadi jargon penyemangat pembangunan. Tetapi jangan sampai yang meledak hanya slogan, sementara hak pekerja justru tertahan.
Jangan sampai Alun-Alun Kota Serang kelak menjadi kebanggaan masyarakat, tetapi cerita para pekerjanya justru menjadi catatan pahit di balik kemegahan pembangunan.
Bangun kotanya, tata alun-alunnya, tetapi jangan abaikan nasib orang-orang yang membangunnya!
Tim Investigasi Penasultan.co.id
