📢 Terganggu dengan Banner Iklan?
Baca seluruh berita dengan nyaman tanpa iklan selama 1 bulan!
PENASULTAN.CO.ID, SERANG – Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Pabuaran, Kota Serang, menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut diduga mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sejumlah pekerja terlihat memasang genteng di atas rangka atap bangunan sekolah tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh wartawan Penasultan.co.id pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, terlihat empat orang pekerja tengah melakukan pemasangan genteng di atas rangka atap gedung sekolah. Ironisnya, para pekerja tersebut tidak terlihat mengenakan helm keselamatan, rompi kerja, maupun tali pengaman (safety harness).
Bahkan, salah seorang pekerja terlihat berada di bagian ujung atap hanya mengenakan pakaian biasa dan topi tanpa perlengkapan keselamatan kerja. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar K3 dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran negara tersebut.
Anggaran Lebih dari Rp1 Miliar, Keselamatan Pekerja Jangan Diabaikan
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan revitalisasi SDN Pabuaran bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan total bantuan sebesar Rp1.095.033.657.
Anggaran tersebut terdiri atas:
- Pekerjaan fisik: Rp942.293.302.
- Pengadaan perabot: Rp100.352.000.
- Manajemen: Rp52.388.355.

Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 60 hari kalender.
Dengan nilai bantuan yang mencapai lebih dari Rp1 miliar, penerapan standar keselamatan kerja semestinya menjadi perhatian utama. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang bekerja untuk mewujudkannya.
K3 Bukan Formalitas, Risiko Kecelakaan Mengintai
Keselamatan dan Kesehatan Kerja bukan sekadar formalitas administratif ataupun pelengkap dokumen proyek. Penerapannya merupakan kewajiban untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan selama proses konstruksi berlangsung.
Ketentuan keselamatan kerja di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sementara itu, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terlebih, pekerjaan pemasangan atap merupakan aktivitas yang memiliki risiko tinggi karena dilakukan di ketinggian. Penggunaan helm keselamatan, sepatu pelindung, perlindungan jatuh seperti safety harness, serta perlengkapan keselamatan lain yang sesuai dengan risiko pekerjaan harus menjadi perhatian serius.
Jika kondisi sebagaimana terlihat dalam dokumentasi tersebut benar terjadi tanpa pengendalian risiko dan pengawasan yang memadai, maka hal itu patut menjadi bahan evaluasi bagi pihak pelaksana maupun pengawas proyek.
Dinas Pendidikan dan Pengawas Diminta Turun ke Lapangan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana Program Pelaksanaan Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Pabuaran belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
Awak media Penasultan.co.id masih berupaya menghubungi pihak pelaksana maupun pihak sekolah guna memperoleh penjelasan dan memastikan sejauh mana pengawasan keselamatan kerja telah diterapkan.
Penasultan.co.id juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Serang serta pihak pengawas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Jangan sampai pengawasan hanya berfokus pada progres pembangunan dan penyerapan anggaran, sementara keselamatan pekerja justru luput dari perhatian.
Pembangunan sekolah seharusnya membawa manfaat, bukan mempertaruhkan nyawa pekerja. Anggaran negara boleh dikejar penyelesaiannya, tetapi keselamatan manusia tidak boleh dikorbankan.
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi pihak pelaksana, pihak sekolah, maupun instansi terkait.
(Armada/Roy)
