Tegaskan Tanah Miliknya Bukan Tanah Negara, Rizal Tunjukkan Bukti Garapan hingga Sertifikat SHM dan Keberatan atas Pernyataan Kepala Desa

PENASULTAN.CO.ID | KABUPATEN SERANG – Polemik terkait status kepemilikan tanah di Desa Kubangpuji, Kampung Pamong Udek, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan. Seorang warga bernama Rizal secara terbuka menyampaikan keberatannya atas isu yang menyebut dirinya menempati atau menguasai tanah negara.

Melalui sebuah video klarifikasi, Rizal menegaskan bahwa dirinya tidak serta-merta menduduki lahan tersebut. Ia mengaku memiliki riwayat perolehan tanah melalui proses penggantian garapan dengan sejumlah pihak, yang menurutnya didukung bukti transaksi berupa kuitansi dan dokumen tertulis.

Dalam keterangannya, Rizal memperlihatkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti peralihan garapan. Di antaranya kuitansi transaksi dengan seseorang bernama Sapei, dokumen segel yang berkaitan dengan Yudi dengan saksi bernama Juju, serta kuitansi transaksi dengan Said senilai Rp10 juta.

“Saya tidak semerta-merta menduduki tanah tersebut. Saya ada tahapan-tahapannya, termasuk membeli atau mengganti garapan kepada beberapa orang. Buktinya ada kuitansi dan dokumen yang saya simpan,” ungkap Rizal dalam video klarifikasinya. Kamis, (12/11/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa setelah proses penggantian garapan, dirinya mengaku mengurus sejumlah administrasi pertanahan, mulai dari pembuatan objek pajak baru (OP), SPPT, hingga izin garap.

Menurut Rizal, dalam dokumen izin garap tersebut terdapat keterangan mengenai pengajuan sertifikat tanah. Ia kemudian mengklaim bahwa proses administrasi yang dilakukannya berlanjut hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tak hanya menunjukkan sertifikat, Rizal juga memperlihatkan dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menurut pengakuannya mencatat tanah tersebut telah terdaftar sebagai tanah dengan status SHM.

“Jangan dikatakan saya menduduki tanah negara. Saya punya tahapan-tahapannya. Dari izin garap sampai akhirnya terbit sertifikat. Ini sertifikatnya dan ini SKPT-nya,” tegasnya.

Keberatan atas Pernyataan Kepala Desa

Dalam video tersebut, Rizal secara khusus menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang menurutnya berasal dari Kepala Desa terkait status tanah yang ditempatinya.

Ia menilai penyebutan tanah tersebut sebagai tanah negara atau tanah GG berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih dirinya mengaku telah mengantongi sertifikat hak milik.

Rizal menjelaskan bahwa istilah GG merupakan singkatan dari Gouvernements Grond, istilah peninggalan bahasa Belanda yang merujuk pada tanah pemerintah.

Namun, menurut pandangannya, setelah terbit sertifikat hak milik, status tanah tersebut harus dilihat berdasarkan dokumen pertanahan yang dimilikinya, bukan semata-mata berdasarkan penyebutan atau istilah yang berkembang di masyarakat.

“Saya sangat keberatan kepada Pak Kades. Jangan memprovokasi warga dengan mengatakan saya menduduki tanah negara. Kalau sudah ada SHM, harus dilihat status dan dasar hukumnya,” ujarnya.

Singgung Rencana Koperasi Desa Merah Putih

Selain mempermasalahkan penyebutan tanah negara, Rizal juga menyinggung adanya informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia mengaku keberatan apabila lahan yang diklaimnya sebagai tanah hak milik akan diarahkan untuk kepentingan tertentu tanpa adanya komunikasi atau konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya sebagai pihak yang mengaku memiliki sertifikat.

Menurut Rizal, apabila memang terdapat rencana pembangunan atau pemanfaatan lahan untuk kepentingan koperasi desa, seharusnya dilakukan komunikasi dan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan.

“Kalau memang mau diadakan Koperasi Merah Putih, minimal ada konfirmasi kepada saya. Jangan sampai ada pernyataan kepada warga seolah-olah tanah tersebut merupakan tanah negara,” katanya.

Status Tanah Perlu Diuji Berdasarkan Dokumen dan Ketentuan Hukum

Polemik ini menjadi penting karena status penguasaan dan kepemilikan tanah tidak cukup ditentukan berdasarkan pengakuan sepihak, istilah yang digunakan masyarakat, maupun keberadaan dokumen tertentu secara terpisah.

Keabsahan sertifikat, riwayat perolehan tanah, proses penerbitan hak, serta kesesuaian data fisik dan yuridis perlu dilihat secara menyeluruh berdasarkan ketentuan pertanahan yang berlaku.

Karena itu, apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai status lahan tersebut, diperlukan penelusuran dokumen dan penjelasan dari instansi pertanahan yang berwenang, termasuk Kantor Pertanahan setempat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Kepala Desa Kubangpuji terkait keberatan yang disampaikan Rizal dalam video tersebut. Demikian pula, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak pemerintah desa mengenai dasar penyebutan lahan tersebut sebagai tanah negara maupun informasi rencana pemanfaatannya untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Penasultan.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Kubangpuji serta pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan duduk perkara berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Redaksi)