PANDEGLANG, PENASULTAN.CO.ID – Pembangunan Tetrapod dan Revitalisasi dermaga 1 (Fender, Bolder, Hydran) Pelabuhan perikanan, yang dikenal Breakwater, atau Pemecah gelombang atau dikenal juga sebagai pemecah ombak di pesisir pantai Cikeusik, kabupaten Pandeglang – Banten, menuai kritikan dari pengamat politik dan akademisi UNIBA Banten, Budi Ilham, menurut nya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga ada upaya melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Direktur PT.Jivi Creative.
“Dari fakta hasil Tim Investigasi dan pendalaman kajian oleh para Pakar dan spesialis Pembangunan Breakwater yang turun ke lokasi beberapa waktu lalu menunjukan betapa miris, seolah abai akan standar dan ketentuan pembangunan yang seharusnya. Ujarnya. Sabtu, 15 Juli 2023.
Lalu Sambungan kata Budi, dirinya melihat fakta di lapangan, melihat pembangunan berantakan bahkan terkesan asal-asalan, sehingga patut diduga terjadi korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan penahan gelombang (Break Water), tersebut. katanya.
Budi menyatakan, anggaran Pembangunan breakwater dengan nilai kontrak Rp. 14.638.211.000,- bersumber pada APBD Provinsi Banten tahun 2022 dan CV. Jivi Creative sebagai Pelaksana, sangat kontradiktif apabila melihat hasil yang diperlihatkan. Sedangkan Konsultan Pengawas dengan Nilai Kontrak Rp.514.257.450,- yang tidak jelas bagaimana profesionalisme yang di tunjukan, ucapnya.
Maka dari hasil pengamatan serta kajian TIM, Kami berkesimpulan ketidak cermatan dalam pembangunan diantaranya ;
1. Permukaan Top elevasi breakwater tidak rata, jika hal ini dikarenakan adanya gejala penurunan pasangan, semestinya ada beberapa spot permukaan yang rata, tidak seperti yang ada saat ini permukaan top elevasinya tidak rata dan bergelombang naik turun.
2. Sudut Sloope/kemiringan breakwater yang tidak presisi, biasanya dikarenakan dua faktor, pertama karena terburu-buru dalam pemasangannya, dan kedua mungkin skil operator excavator yang tidak mumpuni sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak presisi dan tidak memiliki nilai estetika.
Sloope/kemiringan ini merupakan bagian lapisan armor breakwater dan pada RAB pekerjaan ini semestinya dipasang batu dengan ukuran berat 200 – 300 kg dengan void maksimum 30% per 1 m3 nya. kenyataan di lapangan terlihat dengan jelas, bagian sloope yang tidak tertutup tetrapod memiliki kondisi yang berantakan.
3. Penempatan tetrapod apakah sudah sesuai dengan gambar pelaksanaan? fungsi tetrapod disini adalah untuk memperkuat struktur bangunan konstruksi pantai yang ada yaitu breakwater yg terbuat dari batu boulder. penempatan pada sisi kiri dan kanan breakwater tidak sama, apakah ada justifikasi teknisnya? sehingga penempatan tetrapod tersebut tidak sama. Kata dia
Masih kata Budi, Secara eksplisit Resume analisa lapangan yang tengah di susun oleh TIM, baik analisa kerugian keuangan negara ataupun kerugian dampak lingkungan, tentunya analisa ini di kaji oleh para pakar dari unsur Perguruan Tinggi, Praktisi Spesialis pembangunan Breakwater dan Pakar Hukum. Kesimpulan lengkap akan di serahkan pada Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Tinggi atau Pihak Kepolisian dalam waktu dekat.’’ Ujar Budi.
Sejauh ini Ia menyebut, “carut marut pembangunan Breakwater Cikeusik tidak ada tanggapan atau komentar dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, walau sudah banyak media yang mengkritisi dan menulis kejanggalan Fisik dari kegiatan pembangunan breakwater tersebut, sambungnya.
“Saya dan TIM, akan terus mengawal masalah ini sampai di Pengadilan, dan meminta APH hadir untuk menegakkan supremasi hukum demi menciptakan Provinsi Banten bebas dari tangan-tangan Jahil yang merugikan Masyarakat.’’ tandasnya.
Kontributor: Pran’s
Editor: Rofi
