SERANG – Dalam catatan perjalanan kepemimpinan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar memasuki tahun ke-2 ini, Sekjend DPN Solidaritas Merah Putih (SOLMET). Kamaludin memandang pesimis terhadap arus perubahan reformasi birokrasi di Banten.
Berbagai persoalan yang terjadi di beberapa OPD/Dinas terkesan dianggap angin lalu dan terkesan dilakukan pembiaran, yang mengakibatkan iklim kerja pada organisasi perangkat kerja menjadi tidak kondusif, jelas Kamaludin
Ia mencontohkan, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kominfo, bahkan di Dinas Pendidikan Prov Banten. ucapnya. Pada Kamis 20/07/23
Lanjut katanya, Kalau ditilik pada prosesi mutasi dan promosi yang terakhir, kalau kita teliti dan simak lebih detail pada arah dan kebijakan Pj Gub Banten, seperti dikunci pada dinamika dan aspek kepentingan politik.
“Baik yang ditempatkan dan penempatan posisinya masih sangat jauh dari aspek profesionalisme, kredibilitas maupun integritas ASN yang ditempatkan, baik dari garis linear maupun pada sisi kopetensi jabatan. Kalaupun saya diajak diskusi langsung, saya bisa tunjuk orang-orang yang ditempatkan seperti yang dimaksud diatas, semua terang benderang, track record serta kompetensinya,”tegas Kamal.
“Jelas-jelas ada Esselon 2 yang membalelo saja, Pj Gubernur masih sungkan dan terkesan membiarkan. Ada apa ini dan apa yang ditakutkan oleh seorang Pj terhadap orang-orang seperti ini,”ujarnya
Disisi lain, lanjut Kamal, perubahan kegiatan barang dan jasa yang digeser mekanismenya dari lelang elektronik menjadi E-Katalog juga menimbulkan persoalan baru. Banyak hal yang mau dirubah Pj Gubernur Banten dalam waktu yang singkat, ibarat membangun candi dalam satu malam.
kami sudah mendeteksi pola-pola yang dilakukan, dan diduga ada pola kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kebijakan dalam memainkan peran dalam prosesi E- Katalog ini,”ungkap Kamal lagi
Ia Sekjend Solmet, menegaskan bahwa database serta klik-klik yang dilakukan sudah menjadi jejak rekam digital dan menjadi kajian serta analisa hingga tahun proses berjalan ini selesai dan akan digelar untuk menjadi fungsi pengawasan terhadap aparatur pemerintah. Berdasarkan analisa, pemetaan, kajian serta informasi dari berbagai sumber yang dirinya terima,tandasnya.
kata Kamaludin, sudah banyak kejenuhan yang terjadi pada situasi ini, dan yang ditakutkan adalah ketika sudah pada titik akumulasi kekecewaan pada penggiat fungsi dan kontrol dikalangan aktivis dan menjadi suatu momentum Gerakan Jalanan terutama pada momentum hari jadinya Provinsi Banten di bulan Oktober yang akan datang.
“Intinya Pj Gubernur Banten harus buktikan ucapan dan tindakannya di proses kepemimpinannya, kalaupun kebijakan ekstrem sekalipun dalam memangkas pejabat-pejabat yang hanya merusak Banten, kami dukung, tapi bila sebaliknya kami juga akan melakukan perlawanan demi masa depan Banten dari oknum-oknum pejabat yang hanya akan merusak, namun kalau ini terjadi, maka kami anggap Pak Pj Gubernur Banten tidak sanggup memimpin Banten. Tandasnya.
(Sup-red*)
