PENASULTAN.CO.ID | SERANG – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kramatjati menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, yang berlangsung di Kantor Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 50 peserta undangan ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah pembangunan Desa Kramatjati untuk Tahun Anggaran 2027. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Camat Kragilan, Pj Kepala Desa Kramatjati, Ketua BPD, perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta unsur lembaga desa lainnya.
Agenda utama Musdes meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2027 serta penjaringan usulan program dan kegiatan pembangunan dari tingkat RT, RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), hingga Pemerintah Desa sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan tahun mendatang.
Program Harus Disusun dari Bawah
Dalam pemaparannya, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten H. Heri Handoko. menegaskan bahwa penyusunan program pembangunan harus dimulai dari tingkat desa karena masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan di wilayahnya.
“Ini sangat penting, karena program itu harus disusun dari bawah. Yang paling tahu mengenai kebutuhan program adalah desa. Pemerintah desa setiap tahun harus menyusun pokok-pokok pikiran melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, Posyandu, hingga unsur lainnya. Dengan begitu, program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ujar Heri Handoko.
Ia menjelaskan, hasil Musrenbang Desa nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Banten siap mendukung pembangunan desa sesuai kewenangan yang dimiliki, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun bantuan keuangan.
“Kami di Provinsi mendukung sesuai kewenangan, seperti pembangunan jalan milik Pemerintah Provinsi, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun desa melalui program Bangub. Selain itu ada berbagai program seperti BPJS Ketenagakerjaan, satu desa satu sarjana, operasional desa, dan program lainnya yang setiap tahun dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Heri juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Sinkronisasi itu harus melalui Musrenbang yang berjenjang. Dimulai dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, hingga provinsi agar seluruh program berjalan searah. Jangan sampai Musrenbang provinsi berjalan lebih dulu sementara desa belum menyusun usulan.”
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Banten saat ini memiliki sejumlah program unggulan seperti Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera), pembangunan sumber daya manusia, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan melalui BPJS PBI, hingga program baru BPJS Ketenagakerjaan.
“Harapan kami, seluruh program yang disusun benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Tokoh Masyarakat Berharap Warga Dilibatkan
Sementara itu, tokoh masyarakat H. Rapei berharap setiap program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, dapat melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak hanya penting pada pembangunan yang bersumber dari dana desa, tetapi juga pada program pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Kami berharap setiap pembangunan infrastruktur dapat melibatkan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan warga, pembangunan akan lebih tepat sasaran, menumbuhkan rasa memiliki, serta meningkatkan semangat gotong royong. Kami optimistis berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musdes ini dapat menjadi prioritas pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Desa Kramatjati,” ujarnya.
Ketua BPD: RKPDes Harus Mengakomodasi Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat
Ketua BPD Desa Kramatjati, H. Mulyatin, mengatakan Musdes kali ini difokuskan pada pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2027 yang nantinya bertugas menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
“Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RKPDes Tahun 2027. Fokus Musdes kali ini adalah pembentukan Tim Penyusun RKPDes yang nantinya akan bekerja menyusun rencana kerja pemerintah desa sebagai dasar penyusunan APBDes Tahun 2027,” katanya.
“Harapan kami, RKPDes ini mampu mengakomodasi seluruh aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Mudah-mudahan tim yang telah dibentuk dapat bekerja maksimal sehingga pada bulan September nanti dokumen RKPDes sudah dapat dibahas dan disempurnakan sesuai kebutuhan pembangunan desa,” tuturnya.
Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam dokumen RKPDes.
Pj Kepala Desa Prioritaskan Jembatan dan Peningkatan SDM
Pj Kepala Desa Kramatjati, Angga, menjelaskan bahwa secara umum pembangunan di Desa Kramatjati sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat beberapa infrastruktur yang menjadi prioritas untuk segera diperbaiki.
Salah satunya adalah jembatan penghubung yang saat ini kondisinya mulai rusak dan belum dapat dilalui kendaraan bertonase besar.
“Masih ada beberapa pekerjaan yang menjadi prioritas, salah satunya jembatan penghubung. Saat ini kondisinya sudah cukup rusak dan ukurannya relatif kecil sehingga belum dapat dilalui kendaraan besar. Insya Allah pembangunan jembatan tersebut akan menjadi salah satu prioritas kami,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa juga akan mendukung program nasional melalui pengadaan peralatan kebersihan sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri.
“Sesuai instruksi pemerintah pusat, kami akan menganggarkan beberapa peralatan kebersihan seperti mesin pemotong rumput. Namun menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.”
Ia mengajak masyarakat untuk mulai menjaga lingkungan dari rumah masing-masing dengan membiasakan memilah sampah dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
Menurut Angga, penyusunan RKPDes Tahun 2027 juga akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengakui bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Karena dana transfer dari pemerintah pusat berkurang cukup signifikan, maka kita harus benar-benar fokus pada skala prioritas. Semua akan ditentukan melalui musyawarah bersama seluruh stakeholder dan elemen masyarakat Desa Kramatjati.”
Di akhir wawancara, Angga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa.
“Mari kita bersama-sama membangun Desa Kramatjati, karena desa ini milik kita bersama, bukan hanya milik Pemerintah Desa ataupun BPD. Tanpa dukungan masyarakat kami tidak akan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, saya yakin Desa Kramatjati akan semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Musyawarah Desa tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen RKPDes Tahun 2027 yang aspiratif, partisipatif, dan menjadi dasar penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027, sehingga seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Desa Kramatjati.
(Red)