Serang — Pembangunan jalan rabat beton di Kampung Pagadungan, Desa Binong, Kabupaten Serang, yang menelan anggaran sebesar Rp97.014.039, menuai sorotan. Proyek dengan volume pengerjaan sepanjang 135 meter, lebar 2 meter, dan ketebalan 0,15 meter ini sejatinya diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun, sejumlah kejanggalan ditemukan di lapangan.
Kepala Desa Binong, Iyat Suryati, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan rabat beton ini sangat dinantikan oleh warga untuk memperbaiki akses dan meningkatkan perekonomian desa. “Dengan pembangunan jalan ini, masyarakat lebih mudah dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Iyat.
Ia juga menambahkan bahwa proyek ini merupakan langkah progresif untuk membuka peluang dan meningkatkan standar hidup masyarakat. “Alhamdulillah, dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, harapan kami jalan ini tidak hanya menjadi akses fisik, tetapi juga membuka masa depan lebih baik bagi Desa Binong,” katanya dikutip dari laman liputanesia.co.id pada Minggu (22/24)
Sementara laporan dari tim pelaksana kegiatan (TPK) Bai Desa Binong menimbulkan pertanyaan. TPK menyatakan bahwa mereka telah melakukan pengukuran ulang dan memastikan ketebalan jalan maksimal mencapai 15-16 cm. “Kami selaku TPK sudah mengukur dan tidak menemukan ketebalan di bawah 10 cm,” Kata dia.
Bai juga membantah tuduhan bahwa proyek ini tidak menggunakan batu split. “Material sesuai RAB, termasuk batu split, sudah digunakan. Tidak ada pengurangan bahan material,” tambahnya.
Namun faktanya, hasil investigasi awak media pada Jumat (20/12/2024) mengungkapkan adanya perbedaan. Ketebalan beton di beberapa titik bervariasi, bahkan ada yang hanya mencapai 10-12 cm. Agregat dasar jalan pun tidak diratakan dengan baik, sementara pengerjaan cor beton dilakukan secara manual. Komposisi material yang digunakan juga dinilai tidak sesuai standar, yakni hanya menggunakan satu sak semen dan abu batu tanpa batu split sebagai campuran utama.
Dengan temuan dugaan kejanggalan ini, inspektorat Kabupaten Serang diminta segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kini malah menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas dan transparansi pengerjaan.
Kasus ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memastikan akuntabilitas dan integritas dalam setiap proyek pembangunan.
(Epi/Imat)
