back to top
20.3 C
Indonesia
Senin, April 28, 2025

Buy now

Kementerian ATR/BPN dan World Bank Lanjutkan Kerja Sama untuk Program ILASP

Jakarta, penasultan.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia melalui kerja sama dengan World Bank. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menggandeng World Bank untuk menyukseskan program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).Pada Kamis (29/08/2024), Menteri AHY menerima audiensi dari World Bank di Ruang Rapat Menteri. Pertemuan ini membahas rencana kerja sama lanjutan antara pemerintah Indonesia dan World Bank, terutama dalam konteks penyempurnaan program ILASP.

Menteri AHY mengungkapkan pentingnya keberlanjutan kerja sama ini, mengingat capaian signifikan yang telah diraih dalam pendaftaran tanah. “Saya kira akan ada kesinambungan di banyak bidang dalam program ILASP. Presiden berikutnya juga akan memprioritaskan agenda Reforma Agraria, terutama pada perencanaan perkotaan dan tata ruang,” ujarnya.

Dalam kerja sama sebelumnya, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank berhasil meningkatkan pendaftaran tanah secara signifikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Kami mengapresiasi World Bank atas dukungannya untuk mempercepat program Reforma Agraria. Berkat dukungan ini, kami berhasil memetakan 8,8 juta bidang tanah dari target 7 juta bidang,” ungkap Menteri AHY.

Menteri AHY berharap kerja sama ini akan semakin memperkuat program ILASP, khususnya dalam mencapai target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian bagi investor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Kita ingin mencapai perencanaan tata ruang yang lebih maju dan detail untuk meningkatkan kepastian bagi investor,” tambahnya.

Country Director World Bank for Indonesia, Carolyn Turk, menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait pendanaan untuk menyukseskan program ILASP. “Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk lima tahun ke depan. Kami berharap ILASP semakin sukses berkat kepemimpinan dan kolaborasi antara kementerian Anda dan Bank Dunia,” kata Carolyn Turk.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Dengan langkah ini, diharapkan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

(Tis/red)

Artikel Terkait

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Tetap Terhubung

1,250FansSuka
1,506PengikutMengikuti
550PelangganBerlangganan

TRENDING

Konflik Sengketa Lahan Antara Pemkot Cilegon Dengan Masyarakat Mendapat Keseriusan Menteri ATRBPN

0
CILEGON — Berdasarkan Sumber dari Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Aris Moenandar, Dalam keterangan tertulisnya, bahwa telah diterima Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang...

Dugaan Jadi Korban Asusila, Bocah SD di Kiara Walantaka Akhirnya Mengaku: Aku Diraba dan...

0
Serang – Kasus dugaan asusila terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun berinisial Enong (bukan nama sebenarnya) di wilayah Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, mulai...

Pelayanan Buruk! Ibu Hamil Hampir Melahirkan di Angkot karena Puskesmas Taktakan Tutup

0
Serang – Buruknya pelayanan di Puskesmas Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, kembali mencoreng dunia kesehatan. Seorang ibu hamil nyaris melahirkan di dalam angkot setelah...

Program Ketapang 2024 di Desa Kendayakan Diduga Sarat Penyimpangan, Kades Bungkam!

0
Serang - Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Hewani di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, kini menjadi sorotan. Program yang dibiayai oleh Dana Desa...

Diduga Oknum RT dan Pegawai Dinsos Pungut Biaya Pembuatan BPJS PBI, Warga Merasa Tertipu

0
Serang – Program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu justru diduga dijadikan ladang pungutan oleh...
- Advertisement -

Artikel Terbaru