SERANG, penasultan.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui dapur MBG Cikundur, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mengadukan dugaan berkurangnya porsi makanan yang diterima para penerima manfaat, mulai dari siswa hingga balita.
Selain persoalan porsi makanan, masyarakat juga mempertanyakan beberapa aspek lain terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk dugaan tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kualitas menu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Pada Sabtu (06/06/2026), awak media penasultan.co.id menerima sejumlah laporan dari masyarakat Kecamatan Gunungsari terkait isi makanan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan penerima manfaat.
Menurut informasi yang dihimpun, pihak media telah beberapa kali melakukan konfirmasi sekaligus mengingatkan pengelola MBG Cikundur terkait keluhan masyarakat mengenai isi makanan yang dibagikan.
Tokoh pemuda Kecamatan Gunungsari, Gufron, turut menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya pengaduan yang diterima dari berbagai pihak.
“Banyak sekali aduan yang masuk, baik dari kepala sekolah, guru maupun wali murid penerima manfaat. Mereka mengeluhkan menu MBG yang terkadang dinilai kurang layak konsumsi karena ada makanan yang diduga sudah basi pada salah satu menu yang diberikan,” ujar Gufron kepada awak media.
Menurutnya, masyarakat juga mempertanyakan kesesuaian nilai anggaran per porsi dengan makanan yang diterima penerima manfaat.
“Setahu masyarakat luas, nilai per porsi sebesar Rp8.000 untuk balita, anak TK dan SD kelas 1 sampai 3. Sedangkan Rp10.000 untuk siswa SD kelas 4 hingga tingkat menengah. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama agar program berjalan dengan baik. Program ini harus kita dukung dan kita awasi bersama,” katanya.
Gufron juga menyoroti praktik pembagian makanan secara rapelan yang menurutnya kurang efektif dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa.
“Sering juga terjadi pembagian MBG secara rapelan. Menurut saya hal itu kurang efektif. Saya juga sangat menyayangkan karena salah satu tujuan program ini adalah menjadi penggerak ekonomi daerah dan lingkungan sekitar. Namun masih banyak mitra yang belum memberikan kesempatan kepada UMKM setempat untuk berkontribusi dalam pengadaan bahan pokok bagi dapur SPPG,” tambahnya.
Ia berharap berbagai persoalan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi keberhasilan program nasional tersebut.
“Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama agar dapat merangkul UMKM di wilayah SPPG setempat, memperbaiki menu makanan, serta membenahi berbagai kekurangan lainnya sehingga cita-cita program ini benar-benar dapat tercapai,” ungkap Gufron.
Sementara itu, Kepala MBG Cikundur, Abiel, saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat mengaku persoalan tersebut telah diselesaikan.
“Ooh terkait itu, Pak, sudah diselesaikan kemarin bersama Kapolsek Pabuaran, jadi tidak ada masalah lagi,” ujar Abiel melalui pesan WhatsApp, Sabtu (06/06/2026).
Ketika dimintai penjelasan lebih rinci mengenai bentuk penyelesaian yang dilakukan, Abiel tidak memberikan keterangan detail.
“Izin Pak, untuk masalah itu sudah tidak ada lagi,” singkatnya.
Terpisah, Kapolsek Pabuaran, Iptu Suwarno, membenarkan bahwa pihaknya sempat menerima pengaduan dari warga terkait porsi MBG.
“Iya, kemarin kami membantu warga Gunungsari yang mengadukan perihal porsi MBG. Kami meminta agar pihak MBG tidak melakukan pembagian secara rapelan dan membagikan makanan setiap hari sesuai ketentuan,” ujar Kapolsek melalui sambungan WhatsApp.
Di sisi lain, Aang Wahyudi selaku Ketua Bidang Humas dan Digitalisasi DPP TTKBI mengapresiasi respons cepat yang dilakukan media dan pihak kepolisian dalam menyikapi keluhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat media dan Kapolsek Pabuaran yang telah merespons laporan masyarakat terkait dugaan pengurangan porsi makanan pada program MBG. Pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Aang kepada awak media.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut, termasuk terkait kualitas makanan, ketepatan porsi, sistem distribusi, serta pemenuhan standar operasional yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
(M.Amin)
