Tanah Laut – Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Tanah Laut. Menindaklanjuti aksi demonstrasi mahasiswa yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu, DPRD bersama aparat terkait menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus turun langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026).
Kegiatan investigasi lapangan tersebut melibatkan jajaran DPRD Tanah Laut, aparat penegak hukum (APH), instansi pemerintah terkait, hingga pihak pengelola SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan). Kedatangan rombongan disambut antusias para nelayan yang sengaja tidak melaut demi menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka alami selama ini.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja A, mengaku lega karena pemerintah akhirnya turun langsung mendengar aspirasi masyarakat pesisir.
“Kami hari ini tidak melaut karena dapat kabar DPRD turun langsung ke desa. Kami senang sekali akhirnya bisa menyampaikan keluhan kami secara langsung,” ujarnya.
Dalam investigasi tersebut, DPRD bersama APH melakukan dialog terbuka dengan para nelayan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi, penggunaan barcode, hingga pengelolaan logbook distribusi BBM.
Dari hasil keterangan sementara, sejumlah nelayan mengaku barcode maupun logbook tidak berada di tangan mereka sebagaimana ketentuan yang semestinya berlaku.
“Barcode itu bukan kami yang pegang, logbook juga bukan di tangan nelayan. Setahu kami semua dipegang admin pengelola SPBUN,” ujar salah seorang nelayan di hadapan tim investigasi.
Keluhan serupa juga disampaikan nelayan berinisial H. Ia menyebut seharusnya barcode dan logbook berada dalam penguasaan nelayan sebagai penerima resmi BBM subsidi.
“Seharusnya nelayan yang pegang barcode dan menulis sendiri jumlah liter BBM yang diterima di logbook. Tapi kami tidak tahu mekanismenya seperti itu. Yang kami tahu, ada yang dapat 60 liter, ada yang cuma 30 liter setiap kali BBM datang,” ungkapnya.
Masyarakat berharap hasil investigasi yang melibatkan DPRD, APH, Pertamina, dan BPH Migas dilakukan secara terbuka dan transparan. Warga meminta apabila ditemukan adanya penyimpangan distribusi BBM subsidi, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Kami berharap yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Kalau memang ada penyalahgunaan BBM subsidi atau dugaan manipulasi data, kami minta APH transparan menindaklanjutinya. Kami ini orang kecil, tidak paham hukum, kami hanya tahu mencari ikan untuk keluarga,” ujar warga lainnya.
Dalam pembahasan investigasi tersebut juga mencuat dugaan potensi pelanggaran hukum apabila nantinya ditemukan unsur manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan barcode secara tidak sah, maupun indikasi penyelewengan distribusi BBM subsidi.
Dugaan pelanggaran tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, serta sejumlah ketentuan dalam KUHP apabila ditemukan unsur pidana seperti pemalsuan data, penggelapan, maupun penguasaan barang tanpa hak.
Selain persoalan distribusi BBM, sejumlah warga juga menyampaikan penolakan terhadap pola pengelolaan SPBUN saat ini. Mereka meminta pemerintah daerah bersama pihak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan memicu konflik di tengah masyarakat nelayan.
“Kami tidak ingin lagi pengelolaan seperti sekarang terus berulang. Persoalan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Kadang berubah sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula,” kata salah seorang warga.
Sebagian warga juga mengaku khawatir berbicara lebih jauh karena takut mendapat tekanan maupun ancaman dari pihak tertentu.
“Kami rakyat kecil takut bersuara. Kami takut kalau terlalu terbuka nanti justru kami yang dipermasalahkan,” ujar warga lainnya.
Para nelayan berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi BBM subsidi yang dinilai sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Menurut mereka, akses BBM subsidi yang tepat sasaran menjadi penunjang utama aktivitas melaut sekaligus sumber penghidupan keluarga nelayan.
Kegiatan investigasi dan tatap muka yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat mengaku lega karena selama bertahun-tahun persoalan distribusi BBM subsidi kerap memicu ketegangan setiap kali pasokan BBM datang.
Kini harapan besar disematkan kepada DPRD Tanah Laut, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum agar hasil investigasi benar-benar menghadirkan perubahan nyata demi masa depan nelayan Kuala Tambangan yang lebih baik.
Tim/Redaksi
