SERANG, PENASULTAN.CO.ID – Koalisi Aktivis Banten Bangkit (KABB) menyatakan masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan yang mereka sebut sebagai isu Nikah Siri Gubernur Banten.
Juru bicara KABB, Ucu Nur Arief Jauhar, mengatakan pihaknya memahami bahwa Kemendagri membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita paham gaya kerja birokrasi. Tidak ada juga aturan yang mempercepat hal ini. Mau tidak mau harus kita hormati. Lagian sebulan saja belum. Kita tunggu saja,” ujar Ucu saat ditemui di Basecamp Gerakan Kawan. Senin,(10/08).
Menurut Ucu, selama proses menunggu tersebut berkembang berbagai rumor dan isu negatif yang dinilai mengarah pada upaya pembunuhan karakter terhadap gerakan KABB.
Ia mengungkapkan adanya isu yang menyebut gerakan mereka telah “diselesaikan” oleh pejabat tertentu melalui dugaan transaksi proyek maupun sejumlah uang dengan nominal yang beragam.
“Ada yang menyebut transaksional proyek Rp10 miliar, Rp20 miliar, Rp25 miliar, ada juga Rp300 juta, bahkan terakhir Rp20 juta per orang,” katanya.
Ucu menduga isu tersebut dilontarkan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan tujuan memberi stigma negatif terhadap gerakan KABB.
Sementara itu, Koordinator KABB Kamaludin menilai maraknya isu negatif tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Seharusnya Sekda sebagai ujung tombak pemerintahan bisa memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang. Tetapi tidak ada penjelasan yang keluar. Yang ada justru indikasi pembungkaman,” ujar Kamaludin.
Kamaludin juga mengaku mengingat adanya peristiwa setelah aksi unjuk rasa KABB di Kemendagri. Menurutnya, sejumlah media online yang memberitakan aksi tersebut dihubungi seseorang berinisial A yang mengaku berasal dari agensi iklan di Jakarta dan menawarkan kerja sama iklan dari Pemprov Banten dengan syarat berita aksi KABB diturunkan.
Ia menyebut tawaran tersebut dihargai Rp1 juta per berita. Selain itu, Kamaludin mengklaim ada lima media online yang rutin memberitakan gerakan KABB mengalami serangan DDoS sehingga situs mereka sempat tidak dapat diakses.
KABB juga menyebut beredar pemberitaan yang mengaitkan aksi demonstrasi di Kemendagri dengan proses seleksi jabatan di sejumlah BUMD milik Pemprov Banten. Kamaludin mengatakan pihaknya menduga asal dan distribusi berita tersebut berasal dari oknum tertentu di lingkungan Setda Provinsi Banten dan pihak yang dekat dengan Biro Administrasi Pimpinan.
“Media-media yang memuat berita itu kami ketahui merupakan media yang mendapatkan iklan atau advertorial dari Pemprov Banten,” kata Kamal.
Meski demikian, Kamal menegaskan KABB tidak akan terpancing untuk menanggapi berbagai rumor tersebut dan memilih menunggu langkah resmi dari Kemendagri.
“Kami lebih baik duduk diam menunggu tindak lanjut dari Kemendagri. Soal lambat, itu sudah kami duga. Kita lihat saja akhir Agustus ini,” ujarnya.
KABB berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri pada akhir Agustus 2026. Selain itu, mereka juga sedang mempertimbangkan kemungkinan menyampaikan aspirasi di Istana Presiden.
Di akhir keterangannya, Kamal melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan kepada wartawan dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Banten maupun pihak Sekretaris Daerah belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan KABB.
(Aang/red)