Serang, Penasultan.co.id – Pelaksana proyek Rekonstruksi Jalan Cilowong–Gedeg, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media online yang sebelumnya menyoroti dugaan kerusakan pekerjaan konstruksi serta dugaan pelanggaran standar pelaksanaan proyek.
Melalui perwakilan pelaksana, Ade, menyampaikan bahwa informasi yang menyebut adanya kerugian keuangan negara akibat pekerjaan tersebut dinilai terlalu dini, mengingat proyek saat ini masih dalam tahap pelaksanaan dan belum memasuki proses pemeriksaan akhir maupun serah terima pekerjaan.
“Proyek ini masih dalam tahap pengerjaan, sehingga belum bisa menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Nantinya seluruh pekerjaan tetap akan melalui proses pemeriksaan, baik dari pihak terkait maupun lembaga pemeriksa seperti Inspektorat dan BPK sesuai dengan kewenangannya,” ujar Ade.
Diketahui, proyek Rekonstruksi Jalan Cilowong–Gedeg merupakan pekerjaan yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang dengan nilai kontrak sebesar Rp14.697.800.000, yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Mitra Perkasa Mandiri dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, serta pengawasan teknis dilakukan oleh PT. Bighi Konsultan Prakasa.
Menanggapi adanya sorotan terkait kondisi beton yang mengalami keretakan di beberapa bagian, Ade menjelaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi memiliki tahapan evaluasi dan pemeliharaan selama masa pelaksanaan. Menurutnya, apabila ditemukan bagian pekerjaan yang membutuhkan penanganan teknis, pihak pelaksana akan melakukan perbaikan sesuai metode konstruksi yang berlaku.
“Untuk keretakan yang ditemukan, akan dilakukan penanganan teknis melalui proses grouting. Jadi bukan dibiarkan begitu saja. Semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab kami sampai selesai sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak,” jelasnya.
Terkait tudingan adanya upaya penutupan atau penambalan terhadap bagian pekerjaan yang mengalami permasalahan, pihak pelaksana menegaskan bahwa setiap tindakan di lapangan merupakan bagian dari proses pekerjaan dan perawatan konstruksi selama masa pelaksanaan.
Sementara itu, mengenai isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Ade juga membantah adanya kelalaian pihak pelaksana dalam menyediakan perlengkapan keselamatan bagi pekerja.
Ia menyebut, pihak kontraktor telah menyediakan berbagai alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, di antaranya helm proyek, rompi keselamatan, sarung tangan, serta sepatu boot sebagai bagian dari penerapan standar keselamatan kerja di lokasi proyek.
“Soal K3, kami sudah menyediakan APD untuk para pekerja. Ada helm, rompi, sarung tangan dan sepatu boot. Kami terus mengingatkan pekerja agar menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai aturan,” ungkap Ade.
Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pemerintah harus melalui sejumlah tahapan pengawasan, mulai dari pengawasan konsultan, pihak dinas teknis, hingga pemeriksaan lembaga yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, penilaian terhadap kualitas pekerjaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kondisi sementara di lapangan ketika proyek masih berlangsung, melainkan harus melalui pemeriksaan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami menghargai adanya kritik dan masukan dari masyarakat maupun media. Namun perlu dilihat bahwa pekerjaan ini belum selesai. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, menjaga kualitas, dan melakukan perbaikan apabila ada bagian yang perlu disempurnakan,” tambahnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak pelaksana berharap masyarakat dapat memperoleh informasi secara berimbang dan menunggu hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang terkait pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Cilowong–Gedeg.
(Redaksi)